Proses Penyelesaian Sengketa Data Fisik Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Setelah diadakan pendaftaran lalu diadakan pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah yang dilakukan oleh pejabat kantor pertanahan,...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Astuti, Sri Dewi (Author), , Darsono, SH., MH (Author), , Nuswardhani, SH.,MS (Author)
Format: Book
Published: 2015.
Subjects:
Online Access:Connect to this object online
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000 am a22000003u 4500
001 repoums_37109
042 |a dc 
100 1 0 |a Astuti, Sri Dewi  |e author 
700 1 0 |a , Darsono, SH., MH  |e author 
700 1 0 |a , Nuswardhani, SH.,MS  |e author 
245 0 0 |a Proses Penyelesaian Sengketa Data Fisik Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
260 |c 2015. 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/37109/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/37109/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/37109/3/BAB%20I.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/37109/4/BAB%20II.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/37109/14/BAB%20III%20ref.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/37109/8/BAB%20IV.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/37109/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/37109/10/SURAT%20PERNYATAAN.pdf 
520 |a Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Setelah diadakan pendaftaran lalu diadakan pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah yang dilakukan oleh pejabat kantor pertanahan, lalu baru diterbitkan sertifikat hak atas tanah tersebut. Sebagaimana yang tertera di UUPA pasal 19. Data fisik yaitu data mengenai letak tanahnya, batas-batas tanahnya, dan luasnya berapa serta bangunan dan tanaman yang ada diatasnya. Berbagai macam masalah pertanahan yang disengketakan seperti pemindahan batas tanah, adanya akupasi atau penyerobotan tanah, overlating atau tumpang tindih kepemilikan. Dalam penyelesaian sengketa data fisik ini bisa diselesaikan secara mediasi dan melalui pengadilan. 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
690 |a K Law (General) 
655 7 |a Thesis  |2 local 
655 7 |a NonPeerReviewed  |2 local 
787 0 |n https://eprints.ums.ac.id/37109/ 
787 0 |n C 100 060 047 
856 \ \ |u https://eprints.ums.ac.id/37109/  |z Connect to this object online