Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Sragen)

• Main Authors: Utami, Khoirina (Author), , Zulfikar, SE , M .Si (Author)
• Format: Book
• Published: 2015.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/37215/15/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37215/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37215/2/BAB%20I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37215/3/BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37215/4/BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37215/5/BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37215/6/BAB%20V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37215/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37215/14/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: HG Finance

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, tranparansi kebijakan publik, dan political background terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan serta pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah di Kabupaten Sragen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi moderating dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Sragen. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling, sehingga seluruh anggota DPRD atau populasi dijadikan sampel. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H1 diterima. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H2 diterima. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H3 diterima. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H4 diterima. transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H5 diterima. Political background berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H6 diterima. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H7 ditolak. Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H8 diterima. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H9 ditolak. Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H10 diterima. Political background tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H11 ditolak.