Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

• Main Authors: ANANTO, RIANA WULANDARI (Author), , Nuswardhani, S.H., S.U (Author), , Aristya Windiana P. S.H., LLM (Author)
• Format: Book
• Published: 2015.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/37347/1/HALAMAN%20AWAL.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37347/3/BAB%20I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37347/4/BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37347/5/BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37347/6/BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37347/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37347/10/LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37347/13/Naskah%20Publikasi.pdf
• Keywords: HQ The family. Marriage. Woman; K Law (General)

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan isteri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut. Antara lain dengan menggunakan hukum agama, hukum perdata, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembagian harta berta bersama akibat dari perceraian yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan perkara Nomor: 198/Pdt.G/2010/PN. Ska, telah sesuai dengan Hukum Adat Jawa yang menyatakan bahwa harta bersama (gono-gini) yang menjadi objek sengketa itu haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing akan mendapatkan (½) setengah bagian. Akibat hukum yang timbul setelah harta bersama (gono-gini) tersebut selesai dilaksanakan pembagian antara Penggugat dan Tergugat, yaitu harta bersama (gono-gini) tersebut menjadi sah atau mutlak miliknya masing-masing. Dengan demikian baik Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan haknya masing-masing untuk bisa manggunakan/menikmati harta benda tersebut. Kata kunci : Gugatan pembagian harta bersama, Pembagian harta bersama menurut Hukum Adat Jawa, dan Akibat hukum setelah pembagian harta bersama.