Konsumen Dan Pembiayaan Konsumen: Studi Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska Mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen

• Main Authors: ERDIMAN, AHMAD (Author), , Kelik Wardiono, S.H., M.H (Author), , Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H (Author)
• Format: Book
• Published: 2015.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/37348/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37348/2/BAB%20I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37348/3/BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37348/6/BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37348/7/BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37348/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37348/9/LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37348/10/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
• Keywords: K Law (General)

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pendekatan doktrinal dan bersifat deskriptif. Sumber data dan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sukunder. Data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian dan putusan hakim yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun karangan buku. Data primer berupa keterangan dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Metode Pengumpumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan metode analisis data menggunakan metode normatif kualitatif. Data yang terkumpul akan diidentifikasikan secara analitis doktrinal . Adapun hasil dari penelitian ini yaitu kewenangan BPSK untuk memeriksa sengketa konsumen sesuai dengan Pasal 52 huruf (k) dan huruf (m) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dan merujuk pada Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUH Perdata serta Pasal 5 PP No. 9 Tahun 2009. Pertimbangan Majelis BPSK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) UUPK serta Pasal 3 Kep.Menperindag.No.301/MPP/Kep/10/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK. Pada perkara ini, konsumen tidak melakukan wanprestasi, karena perjanjian antara pengadu dan teradu tidak ada. Pihak teradu (PT Sinar Mas Multifinance Cab. Surakarta) memberikan ganti rugi kepada pengadu (Etik Sri Sulanjari) sesuai pasal 1243 jo 1244 KUH Perdata, Pasal 19 UUPK serta pendapat Husni Syawali, dkk. Putusan Majelis BPSK Kota Surakarta dalam Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perkara No. 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska adalah "Mengabulkan permohonan pengadu (konsumen) untuk sebagian" sudah sesuai dengan Pasal 52 huruf (k) dan huruf (m) UUPK; Pasal 3 huruf (k) dan huruf (m), Pasal 40 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BPSK serta pendapat M. Yahya Harahap. Kata kunci: BPSK, Konsumen dan Pembiayaan Konsumen