Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Atas Anak(Hak Hadlonah) Akibat Suatu Perceraian Di PengadilanAgama Surakarta
Di dunia praktek khususnya pada instansi-instansi pengadilan dalam penerapan serta pertimbangan-pertimbangan hakim memutuskan perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) dengan dasar peraturan-peraturan yang diberlakukan tidak sesuai dengan apa yang telah di undangkan. Bahwasanya hakim dalam m...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2015.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Connect to this object online |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Di dunia praktek khususnya pada instansi-instansi pengadilan dalam penerapan serta pertimbangan-pertimbangan hakim memutuskan perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) dengan dasar peraturan-peraturan yang diberlakukan tidak sesuai dengan apa yang telah di undangkan. Bahwasanya hakim dalam memutus suatu perkara khususnya hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) berpaling dari sebuah aturan yang alasannya kurang begitu jelas. Kebenarannya anak yang belum mumayyiz seharusnya diberikan hak asuh kepada ibu justru sebaliknya hak asuh diberikan kepada ayah. Tujuan penelitian yaitu, Pertama, untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) akibat suatu perceraian.Kedua, untuk mengetahui gambaran pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) akibat suau perceraian No. 0808/Pdt. G/2011/PA. Ska. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.Pada instansi Peradilan Agama penerapan suatu peraturan yang berlaku mengenai Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hak Hadlonah) khususnya akibat dari suatu perceraian, ialah mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Kata Kunci : Perceraian, Hak Hadlonah, Pertimbangan Hukum Hakim |
|---|---|
| Item Description: | https://eprints.ums.ac.id/37421/1/03.%20HALAMAN%20JUDUL.pdf https://eprints.ums.ac.id/37421/2/04.BAB%20I.pdf https://eprints.ums.ac.id/37421/3/05.BAB%20II.pdf https://eprints.ums.ac.id/37421/4/06.BAB%20III.pdf https://eprints.ums.ac.id/37421/5/07.BAB%20IV.pdf https://eprints.ums.ac.id/37421/12/08.DAFTAR%20PUSTAKA.pdf https://eprints.ums.ac.id/37421/13/09.LAMPIRAN.pdf https://eprints.ums.ac.id/37421/14/02.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf |