Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak di Kabupaten Klaten) - Prambudi, Imam Yoga, Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, Hartanto, S.H., M.Hum (2015)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU Perlindungan Anak dan prosedur pelaksanaan peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU tentang Sistem Peradilan Anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian dilaksanakan wilayah hukum Kabupaten Klaten. Sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; Kedua, Prosedur pelaksanaan peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPA) adalah penanganan perkara di kepolisian adalah waktu penahanannya lebih pendek daripada penahanan orang dewasa dan pendampingan dengan unit penyidik PPA, penanganan perkara di kejaksaan adalah penahanannya lebih pendek dan kasusnya perlu segerak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, penanganan perkara di pengadilan adalah hanya ada hakim tunggal, sidang tertutup untuk umum, dan putusan hakim bersifat mendidik dan membina anak ke arah yang lebih baik berupa pengembalian kepada orang tua, dididik oleh negara, atau dipidana penjara seringan mungkin