Implementasi Buku Guru Sebagai Acuan dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Studi Kasus Pelaksanaan Kurikulum 2013 Kelas VIII di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/2015) - Vitasari, Febryani Shinta, Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si (2015)
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan implementasi buku guru sebagai acuan dalam proses pembelajaran PPKn kelas VIII di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015, 2) Mendeskripsikan kendala implementasi buku guru sebagai acuan dalam proses pembelajaran PPKn kelas VIII di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015, 3) Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kendala terhadap implementasi buku guru sebagai acuan dalam proses pembelajaran PPKn kelas VIII di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru PPKn. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu melalui triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Analisis data menerapkan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Implementasi buku guru sebagai acuan dalam proses pembelajaran PPKn kelas VIII di SMP Negeri 3 Colomadu dapat disimpulkan sesuai dengan indikator buku guru sebagai acuan. Proses pembelajaran PPKn sudah mengacu pada buku guru namun untuk penilaian terdapat perbedaan khususnya pada aspek keterampilan, 2) Kendala dalam implementasi buku guru sebagai acuan dalam proses pembelajaran PPKn adalah pendidik belum mampu mengembangkan buku guru, penilaian yang dilakukan belum sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam buku guru, dan pendistribusian buku guru yang belum merata, 3) Solusi untuk mengatasi kendala implementasi buku guru sebagai acuan dalam proses pembelajaran PPKn yaitu sekolah, pemerintah, dinas pendidikan, dan MGMP harus mengadakan pelatihan terkait buku guru dan kurikulum 2013 serta pemerintah harus melakukan pengecekan ke sekolah-sekolah terkait distribusi buku guru.