Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
The amendment of 1945 Indonesian Constitution took many changes, one of them is the existence of the regulation about the dismissal of President and/or Vice President in his/her term of office (deposing). This event certainly made Indonesia becoming more determided for carrying out the law-state pri...
Saved in:
Main Authors: | Efendi, Febri Mahfud (Author), , Iswanto, S.H., M.H (Author), , Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2016.
|
Subjects: | |
Online Access: | Connect to this object online |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA BANDUNG
by: Yan Mahdi Muhamad, -
Published: (2019) -
AKIBAT HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG DISETUJUI BERSAMA DPR DAN PRESIDEN TETAPI TIDAK DITANDATANGANI PRESIDEN
by: Amar Ridhwan Pangestu,
Published: (2022) -
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Kelvin Breyen Hutabarat,
Published: (2024) -
PEMBERLAKUAN KEMBALI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006
by: Gilang Abi Zaifa,
Published: (2023) -
BAHASA POLITIK DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA: Analisis Eufemisme dalam Debat Perdana Calon Presiden dan Wakil PresidenRepublik Indonesia Pada Pemilihan Presiden 2019
by: Anadya Syafitri Syahril, -
Published: (2021)