Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Penyimpangan Seksual Terhadap Anak Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

• Main Authors: ANGGORO, PURWADI WAHYU (Author), , Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati (Author), , Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum (Author)
• Format: Book
• Published: 2016.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/49585/24/Publikasi%20Ilmiah.pdf; https://eprints.ums.ac.id/49585/21/HALAMAN%20DEPAN-JADI.pdf; https://eprints.ums.ac.id/49585/4/BAB%20I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/49585/9/BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/49585/10/BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/49585/11/BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/49585/17/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/49585/20/Pernyataan%20Publikasi.pdf
• Keywords: K Law (General)

A globalization effects, both positive and negative information can be accessed easily, crime news can be an example of how to commit a crime, a lot of new dimension crimes later imitated by actors such as the case of the new face of terrorism, drugs, corruption and sexual harassment. Crime is becoming a new phenomenon is sexual perversion, the sexual behavior that is incompatible with religious norms, the rule of law or moral norms. There are three key issues, namely: (1) The pattern of violent sexual offenders. (2) Aspects of legal protection. (3) The efforts made in prevention so that children do not become victims of sexual violence. This study is a normative legal research, and the nature of research is descriptive analysis, which gives a clear picture and analysis of material obtained on the concepts that are relevant with regard to the background of the offender, the legal process and prevention efforts with the approach of legislation and approaches related cases with legal process cases of sexual violence against children, in the Police/City Police Territory of Yogyakarta Special Region. The research results as follows: (1) Performers have the same pattern of behavior, namely: (a) the perpetrator has sexual deviance; (b) the age range of the perpetrator to the victim; (c) the physical proximity factor and shelter; (d) persuasion, coercion, trickery or promises of reward; (e) the motivation of the perpetrator to gain pleasure or satisfaction. (2) Police must provide protection to the public fairly with law enforcement professional, proportionate, transparent and accountable. (3) prevention efforts were made: (1) preemtif and preventive efforts, prevention is done by: (a) individual, (b) the Community, (c) government; and (d) Police. (2) A repressive measure, carried out by the police as law enforcement officers, expressly and scalable, professional and proportional. Keywords: sexual abuse, patterns of the offender, legal protection, prevention Sebagai efek globalisasi, informasi positif maupun negatif dapat diakses dengan mudah, berita kejahatan dapat menjadi sebuah contoh cara melakukan kejahatan, banyak kejahatan dimensi baru kemudian ditiru oleh pelaku wajah baru seperti kasus terorisme, narkoba, korupsi dan pelecehan seksual. Kejahatan yang menjadi fenomena baru adalah penyimpangan seksual, yaitu perilaku seks yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, atau norma susila. Ada 3 permasalahan pokok, yaitu: (1) Pola pelaku kekerasan seksual; (2) Aspek perlindungan hukum; (3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu memberi gambaran secara jelas dan menganalisa bahan yang diperoleh mengenai konsep-konsep yang relevan berkaitan dengan latar belakang pelaku, proses hukum dan upaya pencegahan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terkait dengan proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak, di Polres/Poltabes wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pelaku memiliki kesamaan pola perilaku, yaitu: (a) pelaku memiliki penyimpangan seksual; (b) rentang usia pelaku dengan korban; (c) faktor kedekatan secara fisik dan tempat tinggal; (d) bujuk rayu, paksaan, tipu muslihat atau janji-janji imbalan; (e) motivasi pelaku untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan. (2) Polri wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil dengan penegakan hukum dengan professional, proporsional, transparan dan akuntabel. (3) Upaya pencegahan yang dilakukan: (1) Upaya preemtif dan preventif, pencegahan yang dilakukan oleh: (a) Individu, (b) Masyarakat, (c) Pemerintah, dan (d) Kepolisian. (2) Upaya represif, dilakukan oleh Polri selaku aparat penegak hukum, secara tegas dan terukur, profesional dan proporsional. Kata kunci: kekerasan seksual, pola pelaku, perlindungan hukum, upaya pencegahan