KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF BIKAMERAL

• Main Authors: Harsan, Toni (Author), , Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum (Author), , Wardah Yuspin, S.H. M.Kn. Ph.D (Author)
• Format: Book
• Published: 2017.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online

Summary

ABSTRAK Toni Harsan. R 100080031.Kedudukan dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Bikameral. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum. Pembimbing Pendamping: Wardah Yuspin, S.H, M.Kn, Ph.D. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuikedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ditinjau dariperspektifbikameral; dan untukmengetahuimodel idealDewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkanperpektif bikameral. Jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Jenis Penelitian ini digunakan untuk mengetahui apa yang sedang berlaku dengan melihat bekerjanya kelembagaan pemerintah di Indonesia, dalam kerangka penyelesaian suatu masalah. Maksud pemakaian penelitian hukum normatif ini adalah untuk mengetahui peraturan-peraturan atau teori-teori dalam mekanisme kelembagaan yang ada. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka utamanya pada data sekunder. Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah dengan teknik kualitatif, disajikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan rinci sehingga memudahkan dalam pemberian arti terhadap data tersebut. Mengolah dan menganalisa data dilakukan dengan cara kualitatif berdasarkan sajian data yang bersifat deskriftif.Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan metode induktif, yaitu suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan atau prinsip-prinsip khusus, menuju penulisan yang bersifat umum. Kesimpulan pertama yang diambil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen bikameral mempunyai kedudukan lemah atau tidak seimbang dengan DPR sebagai kamar pertama parlemen, sehingga sistim parlemen Indonesia menganut sistem bikameral lemah atau soft bicameralism. Kesimpulan kedua menawarkan bahwa model ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebaiknya menerapkan sistem bikameral yang kuat.Mengacu pada model bikameral yang kuat, kedepannya struktur parlemen Indonesia menganut badan perwakilan dua kamar dengan menganut strong bicameral atau symetric bicameral. Parlemen bikameral berada dalam satu wadah bernama Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai kamar pertama dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai kamar kedua. Kata Kunci :Parlemen, DewanPerwakilan Daerah, dan Bikameral.

Item Description

https://eprints.ums.ac.id/53193/2/HALAMAN%20AWAL%20TESIS.pdf
https://eprints.ums.ac.id/53193/3/BAB%20I%20PASCA%20UJIAN.pdf
https://eprints.ums.ac.id/53193/4/BAB%20II%20PASCA%20UJIAN.pdf
https://eprints.ums.ac.id/53193/5/BAB%20III%20PASCA%20UJIAN.pdf
https://eprints.ums.ac.id/53193/6/BAB%20IV%20PASCA%20UJIAN.pdf
https://eprints.ums.ac.id/53193/7/DAFTAR%20PUSTAKA%20PASCA%20UJIAN.pdf
https://eprints.ums.ac.id/53193/9/scan%20pernyataan%20publikasi%20ilmiah%20luar.pdf
https://eprints.ums.ac.id/53193/11/NASKAH%20PUBLIKASI%20T.%20HARSAN.pdf