OTONOMI DAERAH DAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :STUDI PERBANDINGAN TENTANG EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN ANTARA PP NOMOR 84 TAHUN 2000 DENGAN PP NOMOR 8 TAHUN 2003 - S U H A R T O , S U H A R T O (2005)
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dianut asas desentralisasi, di mana daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan urusan yang diserahkan kepada daerah. Salah satu kewenangan dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah adalah pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah telah mengeluarkan Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah hingga dua kali, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang semula didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 kemudian diubah dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentu mengalami berbagai perbedaan, untuk itu penulis berusaha mengungkap perbedaan tersebut dengan melakukan penelitian dengan metode pendekatan sosio-legal dan menggunakan metode analisis kualitatif. Untuk dapat membandingkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang didasarkan pada kedua Peraturan Pemerintah tersebut, penulis meninjau dari tiga aspek yaitu kelembagaan, efisiensi dan efektivitas dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekalongan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis ungkap bahwa ternyata Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tampak lebih ramping, efisien dan efektif dari pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Hal ini terbukti bahwa dari aspek kelembagaan terjadi pengurangan jabatan hingga mencapai 370 jabatan dari berbagai jenjang eselon, efisiensinya diukur dari tunjangan jabatan dapat tercapai penghematan sebesar Rp. 897.800.000,00 selama satu tahun, sedangkan untuk efektivitas ditinjau dari kewenangan organisasi tampak dapat memberikan pelayanan publik yang lebih optimal.