Slika omota

OTONOMI DAERAH DAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :STUDI PERBANDINGAN TENTANG EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN ANTARA PP NOMOR 84 TAHUN 2000 DENGAN PP NOMOR 8 TAHUN 2003

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dianut asas desentralisasi, di mana daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan urusan yang diserahkan kepada daerah. Salah satu kewenangan dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga dae...

Spremljeno u:

Bibliografski detalji
Glavni autor:	S U H A R T O , S U H A R T O (Autor)
Format:	Knjiga
Izdano:	2005.
Teme:	Thesis NonPeerReviewed
Online pristup:	Connect to this object online
Oznake:	Dodaj oznaku Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!

Slični predmeti

Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut PP No 72 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Desa Tarubasan Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten)
od: Ambarwati, Yuliana Dwi, i dr.
Izdano: (2013)

ANALISIS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHADIRAN ORANG ASLI PAPUA DALAM MENGATUR DAERAH OTONOMI BARU
od: Muhammad Apriliansyah,
Izdano: (2023)

EFISIENSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA TAHUN 2012-2016
od: Suhail, -
Izdano: (2018)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
od: Lestari, Yanti Sri
Izdano: (2017)

PERBANDINGAN TINGKAT AGRESIVITAS ATLET KARATE PADA NOMOR KATA DAN KUMITE : Studi Komparasi Terhadap Atlet PP INKAI Prestasi
od: Dewi Putri Susanti, -
Izdano: (2018)

ANALISIS KORELASI ANTARA KNOWLEDGE MANAGEMENT DAN KINERJA ORGANISASI DI DIVISI EPC PT. PP (PERSERO) TBK
od: Indah Ayu Setyo Putri, -
Izdano: (2017)

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ( Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali )
od: Prasetyo, Dwi Cahyanto, i dr.
Izdano: (2013)

DESAIN ORGANISASI PENDIDIKAN DALAM IMPLEMTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
od: Syaiful Sagala, -
Izdano: (2003)

KEBIJAKAN REGULASI PERGURUAN TINGGI VOKASI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM : Studi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi
od: Gandhi Bhima Parmukti,
Izdano: (2023)

PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM (Studi Perbandingan Antara UU Nomor 13 Tahun 1961, UU Nomor 28 Tahun 1997 Dan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
od: NUGRAHINI, FEBRIYANTI DYAH
Izdano: (2007)

PERAN BUDAYA ORGANISASI MEMODERASI PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU DI SMK NEGERI 1 KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
od: Susilo Susilo
Izdano: (2022)

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK
od: Ucu Puspita, -
Izdano: (2018)

PENGARUH KEADILAN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PERILAKU KEWARGAAN ORGANISASI MELALUI KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA
od: Akhmad Sanhaji, i dr.
Izdano: (2016)

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN K3 (KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN) UNTUK MENINGKATKAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT
od: Pratiwi, Yusi Yusnandra
Izdano: (2017)

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
od: Maulana, Farid
Izdano: (2016)

KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DAN KOMITE SEKOLAH PENGARUHNYA TERHADAP BUDAYA ORGANISASI DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SEKOLAH
od: Masrukhin Masrukhin
Izdano: (2018)

KOMPARASI PERMENDIKBUD NOMOR 137 TAHUN 2014 DENGAN PERMENDIKNAS NOMOR 58 TAHUN 2009 DALAM PEMBELAJARAN PAUD
od: M Fadlillah
Izdano: (2016)

Gambaran Komitmen Organisasi Dan Perilaku Kewargaan Organisasi
od: Khairuddin Khairuddin
Izdano: (2018)

"PENGARUH KUALITAS INFORMASI DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH (Penelitian Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Kota Bandung)"
od: Jendra Situmorang, -
Izdano: (2011)

PENGELOLAAN ROYALTI SEBELUM DAN SESUDAH DISAHKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021
od: Rafael Franklin Imola,
Izdano: (2023)

IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG BUKU
od: Lina Miftahul Jannah, i dr.
Izdano: (2013)

KOMPARASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TERHADAP PENANGANAN KORUPSI
od: Mohammad Aldi Aliansyah, , i dr.
Izdano: (2021)

Tinjauan Yuridis Status Dan Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Fidusia Yang Diterima Kreditur Dalam Hal Debitur Pailit (Presfektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
od: YHUWANA, CYNTHIA AYU, i dr.
Izdano: (2015)

KEPEMIMPINAN, SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI, LINGKUNGAN FISIK, DAN KEEFEKTIFAN ORGANISASI SEKOLAH
od: Connie Chairunnisa
Izdano: (2013)

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus di Desa Botok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar)
od: PRASETYANTO, RESTUDY
Izdano: (2007)

PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG DIPHK ( Ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan Kehilangan Pekerjaan)
od: Alisya Ivanna Insyira,
Izdano: (2022)

Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kreditor Dalam MelaksanakanEksekusi Selaku Pemegang Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
od: Putri, Bintang Adita, i dr.
Izdano: (2014)

Perencanaan dan Pengadaan Obat di Puskesmas "X" Berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016
od: Fathiyah Rahmah
Izdano: (2018)

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH KOTA SURAKARTA DITINJAU DARI EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
od: WIDAYANINGSIH , INTAN
Izdano: (2006)

Mahkamah Konstitusi sebagai Positive legislature (Studi Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor: 85/PUU-XI/2013)
od: Budiyanto, Agung, i dr.
Izdano: (2016)

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Survei pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sukoharjo)
od: Adi, Hanang Saptaning
Izdano: (2011)

PENGARUH KARAKTERISTIK SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH; BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI(Survey Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan)
od: Aji, Sukma Bayu
Izdano: (2010)

ANALISIS KINERJA ORGANISASI MELALUI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN BUDAYA ORGANISASI
od: Sri Wartini
Izdano: (2014)

EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN DI PONDOK PESANTREN Studi Multikasus pada PP. Kempek Cirebon, PP. Cipasung Tasikmalaya dan PP. Darussalam Subang
od: Tamam, Badrud
Izdano: (2016)

PENGARUH PERUBAHAN KEWENANGAN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
od: Dwi Kurnia Delas O,
Izdano: (2023)

EVALUASI KEBIJAKAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DALAM PENANGGULANGAN BERITA HOAKS DI RANAH POLITIK SIBER TAHUN 2021(STUDI KASUS: Peraturan BSSN Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Literasi Media Dan Literasi Keamanan Siber)
od: Nebula Fauzan Hasani,
Izdano: (2023)

ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN SALATIGA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
od: SETYARINI, ISTI
Izdano: (2007)

PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)
od: Moch. Muhibbin,
Izdano: (2023)

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ABORSI BERDASARKAN KUHP DAN UU NOMOR 36 TAHUN 2009TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Clp)
od: Lidya Kurnia Rosa, -
Izdano: (2016)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PP NO. 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus pada Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo)
od: NURSIAM , NURSIAM
Izdano: (2011)