PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI WILAYAH KELURAHAN BALUWARTI KECAMATAN PASAR KLIWON - SAKINAH, FATIKHATUS (2010)
Penelitian ini di lakukan atas dasar pemikiran bahwa keefektifitasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Wilayah Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon masih mengandung keraguan. Hal ini juga terkait dengan cara penyaluran zakat oleh para muzakki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat) dalam ruang lingkup Kelurahan Baluwarti. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan utama yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana peran UU Nomor 38 Tahun 1999 serta cara para muzakki dalam menyalurkan zakat di wilayah Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon. Adapun tujuan dari peneltian ini adalah untuk menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan peran UU Nomor 38 Tahun 1999 serta cara para muzakki dalam menyalurkan zakat di wilayah Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon. Metode yang digunakan dalam penelitan ini menggunakan pedekatan hukum sosiologi (praktis normologi) yang di terapkan dengan pola penggabungan dari field research dengan library research. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data dengan mengunakan studi pustaka guna mengkaji landasan teori berupa UU Nomor 38 Tahun 1999 dan segala sesuatu yang terkait termasuk peraturan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tersebut, serta data di lapangan guna menemukan empiris berupa pelaksanaan pengelolaan zakat di wilayah Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon. Kemudian merumuskan dengan menggunakan metode analisis induktif guna menjelaskan pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999. Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Wilayah Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon telah dijalankan melalui UPZ Kelurahan Baluwarti yang merupakan bagian dari struktur BAZ Kecamatan Pasar Kliwon. Namun, UU tersebut belum sepenuhnya efektif dijalankan. Dikarenakan kekhawatiran pengurus BAZ bila sepenuhnya mereka menangani akan terjadi benturan dengan masyarakat yang selama ini menangani pengelolaan zakat, belum dilakukan usaha pendayagunaan zakat untuk usaha produktif untuk para mustahiq, dan tidak adanya standar bagi BAZ sebagai OPZ yang dibentuk pemerintah. Mengakibatkan para muzakki menyalurkan zakatnya tidak optimal melalui OPZ yang telah ada. Sehingga diperlukan pembenahan sistem di dalam perundang-undangan atau peraturan lain yang yang terkait dengan pengelolaan zakat di tingkat bawah yaitu ditingkat kelurahan dan kecamatan. Kata Kunci: Undang-Undang, Pengelolaan Zakat, Wilayah Kelurahan Baluwarti