KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Surakarta) - TAMTAMA , DIMASTA PRIMA (2010)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam proses peradilan pidana menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, faktor-faktor yang menghambat dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi mahkota, dan cara-cara yang digunakan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi mahkota. Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Berkaitan dengan jenis penelitian yang dimaksud di atas maka skripsi ini akan mendeskripsikan tentang kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam proses peradilan pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap saksi mahkota, dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam memberikan perlindungan terhadap saksi mahkota. Lokasi penelitian dilakukan di kota Surakarta. Sumber data yang digunakan adalan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan studi lapangan (observasi), studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, arsip-arsip, jurnal, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang. Teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan saksi mahkota dalam proses pembuktian di persidangan sangat penting, khususnya dalam kasus tindak pidana yang kekurangan alat bukti. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi mahkota oleh aparat penegak hukum di Kota Surakarta belum maksimal, khususnya tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh saksi mahkota. Hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan terhadap saksi mahkota berasal dari aparat penegak hukum dan saksi mahkota yang bersangkutan. Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi mahkota yakni upaya yang dilakukan secara intern oleh aparat penegak hukum.