PENILAIAN AKUNTABILITAS SISTEM PENGUKURAN KINERJA DAN PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (Survey pada Pemerintah daerah kabupaten Boyolali)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan penilaian antara masyarakat dengan pengelola anggaran daerah mengenai akuntabilitas pemerintahan daerah dalam hal sistem pengukuran kinerja dan pengelolaan anggaran, melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang terd...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2010.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Connect to this object online |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan penilaian antara masyarakat dengan pengelola anggaran daerah mengenai akuntabilitas pemerintahan daerah dalam hal sistem pengukuran kinerja dan pengelolaan anggaran, melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang terdiri dari bidang Pendidikan, Lingkungan Hidup, Layanan Terpadu, Kesehatan, Sosial, Pemerintahan dalam Negeri. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten Boyolali, dengan mengambil sampel yaitu masyarakat terdidik dan pengelola anggaran (DPPKAD), dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling.Metode analisis data dalam penelitian iini menggunakan metode kualitatif dengan alat analisis menggunakan uji beda dua sampel tidak berhubungan, yaitu uji parametrik menggunakan Independent Sampel T test dan uji non parametrik menggunakan Mann Whitney Test. Hipotesis pertama dalam penelitian ini terbukti, bahwa pencapaian akuntabilitas sistem pengukuran kinerja yang dilakukan melalui SPM sudah tercapai dengan baik, dan akuntabilitas pengelolaan anggarannya telah tercapai dengan baik, ditinjau dari penilaian responden dari keenam standar pelayanan minimal (bidang pendidikan, pemberdayaan anak dan perempuan, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, sosial, serta bidang pemerintahan dalam negeri).Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini terbukti bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara pemerintah dengan masyarakat terhadap pencapaian akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Boyolali yang ditinjau dari enam standar pelayanan minimal yaitu pada bidang: pendidikan, pemberdayaan anak dan perempuan, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, sosial, serta bidang pemerintahan dalam negeri. |
|---|---|
| Item Description: | https://eprints.ums.ac.id/9127/1/B200050249.pdf https://eprints.ums.ac.id/9127/2/B200050249.pdf |