SENGKETA TANAH TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA - WINDAZANI , KARINA RAYIE (2010)
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis tentang putusan Hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara dengan obyek sengketa berupa bidang tanah persil RVE Verp Nomor 295 beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Latar belakang penulisan skripsi ini bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta telah mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atas bidang tanah beserta bangunannya yang tersebut dalam persil RVE Verp Nomor 295 yang dimiliki oleh ahliwaris Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat. Dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atas bidang tanah beserta bangunannya yang tersebut dalam persil RVE Verp Nomor 295, menurut para ahliwaris adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebab keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tindakan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menimbulkan akibat kerugian baik secara materiil maupun inmateriil. Apabila penguasa atau Pemerintah tersebut dapat mempertimbangkan semua kepentingan para ahliwaris dengan adanya keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis, dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan putusan Hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara atas kasus sengketa tanah Taman Sriwedari Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif Sosiologis, yang mendefinisikan hukum sebagai keputusan Pengadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahunm 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lainnya.