MEKANISME PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PADA ERA OTONOMI DAERAH(Studi Deskriptif Analitik di Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Ciamis) - Ane Maryani, - (2009)
Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui tentang mekanisme pengangkatan (CPNS) Pada Era Otonomi Daerah. Maksud dan tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui perbedaan antara pengangkatan CPNS sebelum adanya otonomi daerah dengan setelah adanya otonomi daerah. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1). Bagaimana mekanisme pengangkatan CPNS pada era otonomi daerah, 2). Bagaimana keberhasilan PEMDA Kabupaten Ciamis dalam penempatan CPNS untuk dialokasikan pada instansi pemerintahan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan CPNS tersebut, 3). Apa saja hambatan yang dialami oleh PEMDA Kabupaten Ciamis dalam urusan pengangkatan CPNS, dan 4). Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PEMDA Kabupaten Ciamis dalam menanggulangi setiap hambatan yang terjadi selama proses pengangkatan CPNS berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik yang ditunjukkan untuk mengetahui peristiwa yang sedang terjadi. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilaksanakan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan CPNS pada era otonomi daerah ini tidak jauh berbeda dengan pengangkatan CPNS sebelum adanya otonomi daerah. Hal yang membedakan hanya terletak pada pertimbangan penentuan formasi CPNS, dan kepanitiaan proses seleksi CPNS itu sendiri. PEMDA Kabupaten Ciamis belum mampu menunjukkan keberhasilan dalam penempatan CPNS pada dinas/instansi pemerintahan sebab ternyata masih banyak PNS yang bekerja tidak relevan dengan latar belakang pendidikannya itu. Selama proses pengangkatan CPNS PEMDA Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari beberapa hambatan, diantaranya : 1). Usulan kebutuhan pegawai belum mampu direalisasikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, 2). Pihak kepanitiaan sering keliru dalam pemeriksaan berkas lamaran, seperti kekeliruan dalam mengklasifikasikan berkas lamaran, 3). Kesulitan panitia dalam memadukan kecocokan latar belakang pendidikan pelamar dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan dalam formasi, serta 4). Keterlambatan datangnya berkas lamaran kepada pihak BKD. Adapun dalam meminimalisir berbagai hambatan tersebut, PEMDA Ciamis melakukan upaya-upaya berikut ini : 1). Usulan kebutuhan pegawai yang belum dapat terealisasikan oleh pemerintah pusat, maka kekurangan pegawai akan ditutupi dengan kebijakan pengangkatan tenaga honorer, 2). Menanggulangi dalam kesalahan pemeriksaan berkas lamaran, maka PEMDA Ciamis telah menyiapkan kepanitiaan yang secara khusus bekerja secara intensif, 3). BKD selalu mempertimbangkan bahwa jenjang pendidikan yang memiliki kemiripan dengan jenjang pendidikan dalam formasi maka akan tetap diikutsertakan dalam proses seleksi, dan 4). Berkaitan erat dengan keterlambatan berkas lamaran, maka pihak BKD akan tetap menerima dan memproses lamaran tersebut dengan catatan cap pos lamaran masih dalam batas waktu pengumpulan berkas lamaran.