KETERWAKILAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAMPERUMUSAN PERDA: Studi Kasus Terhadap Perumusan Perda No. 27 Tahun 2001di DPRD Kota Bandung - Iin Kartini, - (2008)
eterwakilan politik adalah terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil yang duduk di lembaga perwakilan yaitu oleh para anggota DPRD sebagai lembaga perwakilan. Keterwakilan kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda menggambarkan adanya kepentingan masyarakat yang terdapat dalam perumusan Perda. Berdasarkan sistem demokrasi yang memberikan peluang yang sangat besar kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka dalam setiap perumusan suatu kebijakan atau Perda masyarakat harus dilibatkan agar mereka mersa kepentingannya sudah terwakili dalam suatu perumusan dan penetapan suatu Perda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu reduksi, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pertanyaan penelitian dalam penelitian terdiri dari: 1). Bagaimana DPRD menampung aspirasi masyarakat dalam merumuskan Perda No.27 Tahun 2001?; 2). Bagaimanakah cara DPRD menyerap aspirasi masyarakat dalam merumuskan Perda No.27 Tahun 2001?; 3). Bagaimana DPRD mengagregasikan aspirasi yang berkembang di masyarakat ke dalam perumusan Perda No.27 Tahun 2001?; 4). Bagaimana upaya DPRD dalam memformulasikan Perda No.27 Tahun 2001 agar sesuai dengan kepentingan masyarakat?; 5). Bagaimana upaya DPRD dalam memadukan berbagai kepentingan yang berbeda dalam perumusan Perda No.27 Tahun 2001?; 6). Bagaimanakah upaya DPRD dalam melakukan uji publik sebelum menetapkan dan memberlakukan Perda No.27 Tahun 2001?. Temuan penelitian mengungkap bahwa upaya DPRD sebagai lembaga perwakilan dalam menampung aspirasi masyarakat Kota Bandung pada proses perumusan Perda No. 27 Tahun 2001 tidak ada sama sekali. Hambatan DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan sulit dalam menilai aspirasi mana yang mewakili kepentingan umum dan aspirasi yang mewakili kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. DPRD sebagai pihak yang mewakili kepentingan masyarakat kurang memiliki kemampuan dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda No. 27 Tahun 2001. Kemampuan DPRD dalam memformulasikan Perda agar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan keahliannya dalam memadukan kepentingan yang berbeda sangat menunjang realisasi terwakilinya kepentingan masyarakat dalam perumusan Perda. Aplikatif tidaknya suatu Perda di masyarakat ditentukan oleh kemampuan DPRD dan pihak eksekutif dalam mensosialisasikan Perda.