PERAN PARTAI POLITIK DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN KOMITMEN KEBANGSAAN WARGA NEGARA : Studi Deskriptif Pada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dan DPW PKS Provinsi Jawa Barat - Tarekh Febriana Putra, - (2023)
Dominasi peran partai politik sebagai bagian dari lembaga negara dalam melakukan upaya demokratisasi negara pada situasi aktual saat ini semakin menguat. Secara faktual, pendidikan politik yang dilaksanakan di Indonesia belum begitu optimal terlaksana. Penelitian ini akan menguraikan potret situasi pendidikan politik oleh partai politik di Provinsi Jawa Barat. Menurut data kajian terdahulu, pada tahun 2021 angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan politik meraih indeks skor 330. Akan tetapi, pada tahun 2022 menurun drastis hingga pada indeks skor 80. Hal itu berarti, total tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan politik menurun drastis -312,5%. Dengan begitu, terdapat kesenjangan kondisi ideal dan faktual yang menjadi latar belakang penelitian. Pertama, partai politik belum dapat mengoptimalkan fungsi-fungsinya sebagai lembaga politik khususnya dalam hal melaksanakan pendidikan politik. Kedua, pendidikan politik belum dilaksanakan secara ideal. Ketiga, partai politik belum dapat mengambil reposisi peran idealnya dalam upaya pelaksanaan Pendidikan politik. Sebagai kajian akademis, penelitian ini dianalisis menurut teori-teori yang mendasari kajian terhadap variable penelitian. Adapun teori yang dilibatkan dalam proses analisis yaitu; teori kewarganegaraan republikan oleh Lynch, teori nasionalisme dari Ernest Renan, dan teori realisme etis dari Brower. Secara metodis, penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk mencapai validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode kemudian dianalisis berdasarkan proses analisa menurut paradigma pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut ini. Pertama, persepsi yang dimiliki oleh kader partai politik terhadap ketersediaan pengaturan tentang kebijakan politik cukup memadai dengan perlunya perbaikan pada beberapa aspek persepsi. Kedua, implementasi pendidikan politik dilaksanakan secara tersusun yang pada umumnya menggunakan model komunikasi interaksional two ways traffics. Ketiga, keterlibatan kader partai politik dalam melaksanakan pendidikan ideologi sangat penting untuk membangun kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Keempat, struktur pendidikan politik yang ideal harus melibatkan pihak-pihak lembaga politik yang ada di Indonesia secara utuh. Pendidikan politik harus dilaksanakan secara kolaboratif. Kolaborasi yang dapat disusun dalam melaksanakan pendidikan politik dapat melibatkan pemerintah, lembaga masyarakat, pihak swasta, akademisi, dan media massa.