KEBERADAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DAN PENATAAN KOTA DI TASIKMALAYA - Irwan Maulana, - (2011)
Kebutuhan akan ruang untuk aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya semakin intensif, untuk itu diperlukan perencanaan dalam pemanfaatan tata ruang. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang mempunyai permasalahan di perkotaan seperti kurang tersedianya lokasi bagi aktivitas PKL (Pedagang Kaki Lima). Selain itu, belum terdapatnya produk tata ruang yang secara khusus mengalokasikan untuk aktivitas PKL di perkotaan. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai karakteristik, faktor pemilihan lokasi serta keberadaan PKL dalam tata ruang Kota Tasikmalaya Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tasikmalaya, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Sampel PKL diambil 10% dari populasi masing-masing lokasi. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yang meliputi Peraturan Daerah (Perda) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota(RTRW) serta variabel terikat meliputi karakteristik lokasi dan karakterisik aktivitas PKL. Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, studi dokumentasi dan literatur. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik pengolahan data menggunakan persentase, sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis kuantitatif dengan statistik deskripsi berupa persentase. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa persebaran PKL terdapat di Pusat Kota yang termasuk BWK I (Bagian Wilayah Kota) sebagian besar memiliki pola penyebaran memanjang di sepanjang atau pinggir jalan utama dan jalan jalan penghubungnya. Untuk karakteristik lokasi PKL, Alasan pemilihan berdangan lebih dari setengahnya menjawab karena ramai/sering dikunjungi pembeli, ruang aktivitas yang digunakan untuk berjualan kurang dari setengahnya menempati trotoar dan badan jalan. Pada karakteristik aktivitas PKL, setengahnya telah berjualan lebih dari 10 tahun, jenis barang dagangan yang dijual kurang dari setengahnya merupakan non makanan, kurang dari setengahnya menggunakan warung tenda dan gelaran/dasaran sebagai sarana usahanya, serta sebagian besar berjualan dengan cara menetap/permanen. Sedangkan untuk keberadaan PKL, sebagian lokasi sudah terkoordinir baik oleh pemerintah setempat maupun oleh perkumpulan pedagang serta sudah sesuai dengan arahan rencana tata ruang kota meskipun masih ada sebagian penyimpangan seperti penempatan ruang maupun sarana fisik yang digunakan untuk berjualan. Meskipun lokasi PKL tersebut merupakan bagian dari BWK yang menjadi arahan untuk sektor informal, namun sebagian besar lokasi PKL tidak memiliki arahan dan pengaturan khusus dalam RTRW Kota maupun Perda Kota Tasikmalaya. Untuk itu, perlu dibuat aturan yang khusus untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak menimbulkan permasalahan serta dapat meningkatkan nilai guna lahan.