PEMBERDAYAAN TIM KOORDINASI WAJAR DIKDAS DALAM MENINGKATKAN PERANSERTA MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KOTAMADYA BANDUNG

• Main Author: Waliman, Iim (Author)
• Format: Book
• Published: 2013-08-27.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/1036/1/T_ADPEN_959650_Title.pdf; http://repository.upi.edu/1036/2/T_ADPEN_959650_Abstract.pdf; http://repository.upi.edu/1036/3/T_ADPEN_959650_Table_Of_Content.pdf; http://repository.upi.edu/1036/4/T_ADPEN_959650_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/1036/5/T_ADPEN_959650_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/1036/6/T_ADPEN_959650_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/1036/7/T_ADPEN_959650_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/1036/8/T_ADPEN_959650_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/1036/9/T_ADPEN_959650_Bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/1036/10/T_ADPEN_959650_Appendix.pdf
• Keywords: Administrasi Pendidikan S-2

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Indonesia sejak pencanangannya pada tahun 1994 sampai saat ini, jika dilihat dari data kuantitatif secara makro menunjukkan adanya peningkatan APK dan APM setiap tahunnya. Peningkatan APK dan APM tersebut tidak terlepas da¬ri dukungan perangkat-perangkat aturan yang ditetapkan, seperti halnya berkenaan dengan koordinasi penyelenggaraanya. Perangkat tersebut secara konseptual sudah menunjukkan adanya kepaduan program baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat wilayah terkecil. Akan tetapi bila dikaji secara empiris di lapangan, masih banyak ditemukan persoalan-persoalan. Persoalan yang mendasar salah satu contohnye adalah mekanisme kerja Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun pada tingkat wilayah. Koordinasi yang semula diharapkan dapat membantu penyelenggara dalam hax ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kenyataannya masih bersifat serimonal pada acara rutinitas rapat koordinasi yang terjadual, karena dilihat dari substansi peran dan fungsi keanggotaan Tim Koordinasi belum berjalan sesuai dengan harapan. Bertolak dari keadaan tersebut, maka keberhasilan peningkatan APK dan APM tidak menutup kemungkinan dilihat dari segi kualitas masih Jauh dari harapan. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan terungkap bagaimana pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun di Kotamadya Bandung. Yang dijadikan alasan pada perangkat organisasi adalah bertolak dari pemikiran bahwa suatu program yang bersifat lintas sektoral. Keberhasilannya tergantung pada bagaimana kesamaan persepsi, dan kepaduan tindakan dari komponen-komponen terkait melalui proses koordinasi, komunikasi, baik intern) .1 maupun eksternal. Oleh karena itu semestinya Tim Koordinasi sangat strategis melaksanakan visi, dan misi yang diemban khususnya dalam penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun. Studi yang dilaporkan dalam bentuk tesis ini, mencoba menggali dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang timbul dari dalam organisasi dalam hal ini Tim Koordinasi, dan selanjutnya mencoba menganalisis potensi, hambatan, peluang dan ancaman serta perilaku yang ada. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bebera¬pa temuan, antara lain ditinjau dari sudut mekanisme kerja komponen instansi terkait dalam Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun di kotamadya Bandung belum optimal sesuai dengan landasan hukum yang dijadikan pedoman, atau konsepsi teoritis. Dari dimensi interdependensi efektivitas organisasi hampir seluruhnya tidak terpenuhi. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari individu atau personil yang terkait mewakili instansinya dalam Tim Koordinasi, maupun faktor dari kelemahan perangkat atau landasan hukumnya yang dijadikan acuan. Salah satu upaya dari pihak Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun kotamadya Bandung, dengan prakarsanya melakukan perbaikan kinerja. Salah satu pen¬dekatan pembinaan yakni melalui pengembangan Kolaborasi Tim Koordinasi, yang dilakukan secara khusus di tiga kecamatan yang dianggap perlu mendapat perhatian Hasil pengembangan dibandingkan dengan sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan aktivitas, antara lain kemampuan membuat program kerja jangka pendek, berdasarkan hasil analisis potensi yang rasional dan dapat dioperasionalkan. Di samping itu, juga terbentuk pokja-pokja dan forum komunikasi atau inisiatif mereka. Walau demikian partisipasi masyarakat dalam wujud fisik belum menunjukkan adanya peningkatan karena, masih memerlukan pembinaan intensif.