KESADARAN HUKUM PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM BERLALU LINTAS
Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sedemikian pesat didasarkan atas kebutuhan untuk mempermudah manusia. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan kendaraan bermotor yang sedemikian cepat tidak sebanding dengan perkembangan volume jalan sehingga sering terjadi kemacetan dan jug...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2008-03-12.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sedemikian pesat didasarkan atas kebutuhan untuk mempermudah manusia. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan kendaraan bermotor yang sedemikian cepat tidak sebanding dengan perkembangan volume jalan sehingga sering terjadi kemacetan dan juga sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini didasarkan pada lima permasalahan yaitu: Bagaimana tingkat perbandingan jumlah kendaraan dengan volume jalan di Jalan Mayor Oking Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor?; Bagaimana prosedur yang ditempuh oleh pengemudi kendaraan bermotor untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi?; Bagaimana tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas?; Kendala apa saja yang dialami oleh Polisi lalu lintas dan Dinas lalu lintas angkutan jalan dalam meningkatkan kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas?; dan Bagaimana upaya pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas?. Pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan tersebut yaitu pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Data-data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. Penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Desa Citeureup setiap tahunnya mengalami peningkatan kendaraan yang cukup tinggi khususnya roda dua karena tingkat kebutuhan masyarakat untuk mempermudah aktifitas sehari-hari, 2) Jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan volume jalan, hingga sekarang tidak ada pelebaran jalan, 3) Kebanyakan prosedur yang ditempuh para pengemudi kendaraan bermotor dalam memperoleh surat izin mengemudi dilakukan secara instan, sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas karena tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, 4) Tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor hanya baru sebatas mengetahui saja, tingkat pemahaman sudah cukup baik, sikap mereka pada umumya akan patuh atau taat apabila ada petugas yang berjaga, dan perilakunya masih cenderung dinamis, 5) Kendala yang dialami oleh Polisi lalu lintas dan Dinas Perhubungan ada dua yaitu hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang bersifat eksternal, dan 6) Upaya yang dilakukan anggota Dinas Perhubungan yaitu memberikan informasi kepada para pengemudi angkutan kota serta memasang rambu-rambu lalu lintas, sedangkan Polisi lalu lintas memberikan informasi dan mengadakan seminar hukum. |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upi.edu/103784/4/s_pgsd_034244_table_of_contentd.pdf http://repository.upi.edu/103784/2/s_pgsd_034244_chapter1.pdf http://repository.upi.edu/103784/1/s_pgsd_034244_chapter2.pdf http://repository.upi.edu/103784/7/s_pgsd_034244_chapter3.pdf http://repository.upi.edu/103784/6/s_pgsd_034244_chapter4.pdf http://repository.upi.edu/103784/5/s_pgsd_034244_chapter5.pdf http://repository.upi.edu/103784/3/s_pgsd_034244_bibliography.pdf |