IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PEMELIHARAAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI BANDUNG :Studi Deskriptif di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung - Raden Rizki Ramdhani, - (2010)
Proyek pelebaran jalan sering dilakukan dengan menggusur bangunan-bangunan yang dianggap merintangi. Seperti kota-kota lain yang tengah berkembang, Bandung sarat dengan dinamika dan juga persoalan. Salah satu persoalan penting yang seringkali luput dari perhatian masyarakat dan pemimpin adalah hilangnya benda cagar budaya. Dalam hal ini bangunan-bangunan kuno yang merupakan saksi sejarah dan penanda (identitas) sekaligus kekayaan kota. Meskipun di dalam UU No. 5 tahun 1992 Pasal 13 ayat 1 menegaskan bahwa "Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya". akan tetapi dalam kenyataannya, ternyata kasus pembongkaran, penelantaran dan tidak berfungsinya bangunan kuno masih terus terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi kebijakan pemeliharaan bangunan cagar budaya oleh Pemerintah Kota Bandung? 2) Apakah kendala Pemerintah Kota Bandung dalam melestarikan cagar budaya tersebut? 3) Apa alasan dipertahankan dan dilestarikannya bangunan cagar budaya tersebut? 4) Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam melestarikan bangunan cagar budaya tersebut? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berusaha memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, mengaplikasikannya dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemeliharaan bangunan cagar budaya oleh Pemerintah kota Bandung untuk saat ini belum diimplementasikan sesuai harapan dikarenakan ketentuan yuridis seperti yang tercantum dalam UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dalam pelaksanaanya sudah tidak berjalan efektif setelah adanya otonomi daerah di Kota Bandung. Selain itu, ketentuan yuridis lainnya yaitu dengan diterbitkannya Perda No. 19 tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan Bangunan Cagar Budaya, untuk saat ini belum berjalan optimal karena masih dalam tahap sosialiasi dan penyusunan peraturan walikota. Kendala Pemerintah Kota Bandung dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya yaitu: a) Kebijakan Anggaran. b) Terbatasnya SDM. Alasan dipertahankannya bangunan cagar budaya adalah a) Sebagai identitas sebuah bangsa pada umumnya dan khususnya identitias sebuah kota. b) Untuk menghargai peninggalan-peninggalan sejarah. Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam melestarikan bangunan cagar budaya adalah a) Mempercepat sosialisasi Peraturan Daerah No. 19 tahun 2009 tentang kawasan bangunan cagar budaya. b) Mempercepat pembuatan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan walikota yang mengatur tentang intensifnya dan setelah tercetak dan dibukukan. c) Mengundang 4 komponen yang ada di masyarakat yaitu para pimpinan lembaga, para camat, para pemilik bangunan cagar budaya untuk sosialisasi perda tersebut.