SATUAN POLISI PAMONG PRAJA : SEJARAH DAN PERANANNYA DALAM MENJAGA DAN MEMELIHARA KETERTIBAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG TAHUN 1950-2004

• Main Author: Lurika Pratiwi, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2010-08-31.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/104316/4/s_sej_054224_table_of-content%20%281%29.pdf; http://repository.upi.edu/104316/1/s_sej_054224_chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/104316/6/s_sej_054224_chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/104316/5/s_sej_054224_chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/104316/3/s_sej_054224_chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/104316/2/s_sej_054224_chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/104316/2/s_sej_054224_bibliografy.pdf
• Keywords: L Education (General)

Skripsi ini berjudul " Satuan Polisi Pamong Praja: Sejarah dan Peranannya Dalam Memelihara dan Menjaga Ketertiban Masyarakat Kota Bandung Tahun 1950-2004". Permasalahan pokok dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana sejarah dan peranan dari Satpol PP Kota Bandung dalam memelihara ketertiban umum. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode historis yang meliputi tiga tahapan yakni pengumpulan sumber-sumber (heuristik), kritik sumber, dan historiografi yang meliputi penafsiran, penjelasan serta penyajian. Proses pengumpulan sumber dan data penelitian, selain menggunakan studi literatur juga menggunakan teknik wawancara, hal ini terkait dengan masih kurangnya sumber tertulis yang menyajikan informasi berkaitan dengan permasalahan diatas sehingga penelitian ini sangat bertumpu pada sumber lisan. Lahirnya polisi pamong praja di Kota Bandung tidak terlepas dari pembentukan detasemen polisi pamong praja yang pertama kalinya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan detasemen tersebut bertugas dalam membantu usaha-usaha konsolidasi dan stabilitasi teritorial terhadap daerah-daerah yang baru diamankan pada pasca perang kemerdekaan. Detasemen tersebut kemudian menjadi embrio bagi kelahiran polisi pamong praja di seluruh Indonesia. Di Kota Bandung sendiri kelahiran polisi pamong praja diawali pada tahun 1950, dimana pada tahun itu ditetapkan SK Mendagri No.UR/32/2/21 tentang pembentukan polisi pamong praja di Pulau Jawa. Pada perkembangannya, program kerja yang dijalankan oleh Satpol PP Kota Bandung pada saat itu hanya berkutat pada masalah Trantibum (ketentraman dan ketertiban umum) dan masalah yang bersifat kepamongan. Barulah ketika dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1974, polisi pamong praja mulai populer dikalangan masyarakat. Hal itu berkaitan dengan bertambahnya tugas dan wewenang yang meliputi penegakan peraturan daerah dan kewenangan melakukan tindakan refresif seperti pada penertiban terhadap PKL dan PSK. Peranan Satpol PP Kota Bandung pada perkembangan berikutnya semakin meluas, hal tersebut sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks yang terjadi di Kota Bandung. Kehadiran Satpol PP ini memberikan respon yang berbeda dari masyarakat. Sebagian masyarakat menunjukan sikap positif dengan cara memberikan dukungan dan bekerja sama, tetapi tidak sedikit masyarakat yang merespon negatif dan menganggap bahwa keberadaan Satpol PP tidak memberikan hasil yang baik. Partisipasi dari masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Bandung. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Bandung meliputi peningkatan status kelembagaan, peningkatan anggaran, peningkatan SDM, peningkatan kesehjateraan, relokasi, dan kerjasama dengan Dinas Sosial dalam menyelesaikan permasalahan seperti gelandangan, pengemis dan PSK.