ANALISIS KEBIJAKAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAHDALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAANDI KABUPATEN GARUT - Cahyana, - (2011)
Penelitian berdasarkan atas masalah-masalah kepariwisataan yang ada di Kabupaten Garut yaitu banyak potensi pariwisata yang belum berkembang, dampak pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat belum terasa signifikan khususnya di daerah-daerah terpencil, keterlibatan pengusaha/swasta dalam pembangunan kepariwisataan, dan perhatian terhadap pariwisata belum menjadi prioritas. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-undang No 32 Tahun 2004 sehingga Kabupaten Garut memiliki peluang besar untuk mandiri dan mengelola potensi daerah yang ada demi kemajuan Kabupaten Garut itu sendiri. Adapun tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kebijakan, program, kegiatan, peran instansi dan pihak lain yang terkait, kendala-kendala yang dihadapi dan strategi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kuantitatif dan metode deskriptif mengenai pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Garut dengan instrumen penelitian berdasar pada komponen pembangunan kepariwisataan menurut Oka. A. Yoeti tahun 2008 yaitu meliputi aspek aksesibilitas, perizinan usaha, fasilitas pelayanan, atraksi/objek wisata, informasi dan promosi, serta pengendalian dan pengarahan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT menurut Fred R. David dalam Husein Umar tahun 2005 yaitu matriks IFE, EFE, KAFI, KAFE dan Kuadran SWOT. Kondisi aktual pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Garut berada pada posisi yang lemah, akan tetapi memiliki peluang cukup besar. Termasuk juga peran instansi pemerintah daerah terkait selain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terpaku oleh Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI) masing-masing tanpa banyak memperhatikan aspek kepariwisataan yang seharusnya digarap secara bersama-sama. Kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Garut diantaranya: Pengembangan destinasi pariwisata dan penataan infrastruktur dasar pada SKW Cipanas, Pameungpeuk, dan Malangbong; Penyediaan sarana promosi pariwisata di tempat-tempat strategis; Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah melalui pembangunan Art Centre dan Museum; Gerakan Ekonomi Mandiri Berbasis Agribisnis, Agroindustri, Kelautan dan Pariwisata. Kendala pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan adalah: Kesulitan mengkolaburasikan semua kepentingan tetapi harus tetap taat dan patuh terhadap aturan; Rendahnya profesionalisme aparatur dalam merealisasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepariwisataan. Strategi yang ditawarkan diantaranya: Pemerintah daerah memperbaiki kinerjanya dalam hal merealisasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah maupun dengan pihak lain; Merealisasikan janji kampanye; Menyempurnakan tata kelola agenda reformasi pemerintah daerah melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).