PENGUKURAN DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Ruang lingkup pengukuran redis adalah tanah-tanah perkebunan, yang diprioritas kan untuk membantu masyarakat dari kalangan menengah kebawah yang memiliki tanah perkebunan yang ingin di sertifikatkan. Redistribusi tanah objek landform adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai objek peng...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Gilang Pamungkas, - (Author)
Format: Book
Published: 2011-06-30.
Subjects:
Online Access:Link Metadata
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000 am a22000003u 4500
001 repoupi_105222
042 |a dc 
100 1 0 |a Gilang Pamungkas, -  |e author 
245 0 0 |a PENGUKURAN DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA 
260 |c 2011-06-30. 
500 |a http://repository.upi.edu/105222/5/ta_spig_0802348_table_of_contents.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/105222/2/ta_spig_0802348_chapter1.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/105222/3/ta_spig_0802348_chapter2.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/105222/6/ta_spig_0802348_chapter3.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/105222/4/ta_spig_0802348_chapter5.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/105222/1/ta_spig_0802348_bibliography.pdf 
520 |a Ruang lingkup pengukuran redis adalah tanah-tanah perkebunan, yang diprioritas kan untuk membantu masyarakat dari kalangan menengah kebawah yang memiliki tanah perkebunan yang ingin di sertifikatkan. Redistribusi tanah objek landform adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai objek pengaturan penguasaan tanah kepada petani penggarap yang memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964. Redistribusi tanah merupakan suatu program pemerintah dimana didalamnya diadakan pembagian yang adil dan merata atas tanah yang merupakan menjadi suatu permasalahan yang sangat komplit, kemudian bobot permasalahan yang dihadapi akan semakin meningkat pula karena potensi dan luas tanah yang terbatas dan sebagian besar dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang tertentu dan melampaui batas. Sehingga selayaknyalah penguasaan pengelola dan pemanfaatan tanah haruslah diprioritaskan kepada rakyat kebanyakan dengan prinsip keadilan. 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
690 |a G Geography (General) 
690 |a H Social Sciences (General) 
690 |a L Education (General) 
655 7 |a Thesis  |2 local 
655 7 |a NonPeerReviewed  |2 local 
787 0 |n http://repository.upi.edu/105222/ 
787 0 |n http://repository.upi.edu 
856 |u https://repository.upi.edu/105222  |z Link Metadata