KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAMENGENAI PERJANJIAN DWI KEWARGANEGARAANTERHADAP ETNIS TIONGHOA (1955-1969) - Iing Yulianti, - (2010)
Skripsi ini berjudul Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Perjanjian Dwi Kewarganegaraan terhadap Etnis Tionghoa (1955-1969). Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan pemerintah Republik Indonesia mengenai Perjanjian Dwi kewarganegaraan terhadap kehidupan etnis Tionghoa Tahun 1955-1969?. Permasalahan pokok tersebut diuraikan kembali dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu: pertama, bagaimanakah latar belakang terbentuknya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan. Kedua, bagaimanakah dampak terbentuknya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan terhadap kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia khususnya pada kehidupan bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Ketiga, bagaimanakah dampak pembatalan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan terhadap kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia khususnya pada kehidupan bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah atau historis, dengan pendekatan interdisipliner yaitu menggunakan disiplin ilmu sosiologi dan antropologi. Metode historis terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik yang digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu menggunakan studi literatur (studi kepustakaan) dan studi dokumentasi.Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara pemerintah RI dan RRC telah ditandatangani pada 22 April 1955, yang dituangkan dalam undang-undang No.2 Tahun 1958 pada tanggal 11 Januari 1958 dan diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1959. Terbentuknya perjanjian tersebut didorong oleh kondisi yang semakin tidak menentu terhadap status etnis Tionghoa di Indonesia yang mengalami kewarganegaraan ganda (bipatride). Pada tanggal 10 April 1969 perjanjian tersebut dicabut, karena dianggap tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan. Di satu sisi terbentuknya perjanjian tersebut telah menghilangkan status bipatride bagi sebagian etnis Tionghoa, namun di sisi lain masih terdapat kekaburan kewarganegaraan di antara orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia.Terbentuknya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan pada tahun 1955 serta dibatalkannya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan pada tahun 1969, menimbulkan dampak bagi kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Baik dampak dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial-budaya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Lama maupun Orde Baru berusaha menciptakan asimilasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan pendidikan. Asimilasi menjadi konsekuensi logis bagi etnis Tionghoa yang telah mengakui kedaulatan negara Indonesia dengan bersedia menjadi WNI dengan menggunakan prasyarat yang telah dibuat pemerintah. Cukup banyak warga Tionghoa yang mampu berasimilasi dalam kehidupan mereka di masyarakat, hidup menyatu dengan masyarakat Indonesia. Loyalitas mereka pun nampak pada kesediaan mereka menggunakan bahasa Indonesia, mengganti nama dengan nama Indonesia dan segala atribut nasional Indonesia. Jadi pada masa itu yang cenderung berasimilasi lebih meluas walaupun belum dominan.