OPOSISI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN POLITIK : Studi Kasus Pada Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganPeriode 2005-2009 - Edah Runemgsih, - (2009)
Fenomena oposisi yang dipraktekan PDI Perjuangan memberikan warna dalam demokratisasi di Indoesia. Memasuki era reformasi pembicaraan mengenai oposisi menjadi sangat tebuka. Hal ini sangat berbeda dengan periode sebelumnya dimana oposisi menjadi hal yang tabu, tidak hanya dalam praktek tapi juga dalam pembicaraan. Kongres PDI Perjuangan di Bali menegaskan sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai posisinya melalui Keputusan Kongres Nomor 11/KPTS/Kongres II/PDI-P. Keberadaan oposisi akan membangun check and balances dalam pemerintahan. Karena setiap penguasa jelas akan membicarakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara sebagai suatu keharusan retorika dan kampanye politik, tetapi masyarakat sebaiknya waspada bahwa kepentingan pertama penguasa adalah mempertahankan, memperbesar dan memperkuat kekuasaan yang sudah dimilikinya, disinilah kehadiran oposisi diperlukan. Skripsi ini menganalisa tentang eksistensi Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilam Rakyat (DPR) dalam mempertahankan oposisinya, baik saat proses pembuatan kebijakan publik ataupun dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Lebih khususnya, penelitian ini akan menjawab sejauh mana kebijakan partai sebagai oposisi ini dijadikan pendidikan politik oleh para kadernya terutama yang duduk di legislatif (DPR). Pada pelaksanaannya penelitian ini menggunakatan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap politik oposisi yang dijalankan oleh Fraksi PDI Perjuangan yakni berupaya memberikan kritik serta melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya Fraksi PDI Perjuangan kurang memperlihatkan kecerdasannya dalam beroposisi. Dibalik itu ada sisi positif dari oposisi PDI Perjuangan, karena keberadaan oposisi memberikan pendidikan politik bagi publik, Berbagai kalangan terlibat dalam pembelajaran politik oposisi ini, yaitu masyarakat, kader partai, fraksi-fraksi lain di legislatif, bahkan pemerintah. Secara umum, pendidikan politik dari oposisi ini bermanfaat untuk meningkatkan kapabilitas dan responsibilitas politik bagi rakyat, sehingga mampu mengontrol, mengawasi, dan mengkritisi secara efektif dan supportif berbagai kebijakan publik agar kepentingannya terpenuhi. Sudah seharusnya keberanian PDI Perjuangan dalam sikap politiknya disertai kualitas dan kapabilitas SDM, sehingga dalam setiap kritiknya ditawarkan pula alternatif kebijakan sebagai alternatif tandingan. Saran peneliti unutk PDI Perjuangan ataupun pihak-pihak yang tertarik menjadi oposan berikutnya adalah harus memiliki kabinet bayangan yang efektif, kekuatan dan kecerdasan dalam menggalang aliansi kekuatan oposisi, kecerdasan dalam menyajikan konsep alternatif sebagai tandingan, dan juga kecerdasan dalam komunikasi publik.