REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH PROVINSI OLEH PARTAI POLITIKPADA PEMILU 2009 : Studi Komparatif terhadap Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Jawa Barat - Muhamad Arobi, - (2009)
Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Oleh Partai Politik Pada Pemilu 2009 (Studi Komparatif terhadap DPD Golkar Jabar dan DPD Hanura Jabar) Dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran untuk mempersiapkan individu-individu yang akan menjadi peserta pemilu sebagai calon legislatif. Partai politik diberikan kewenangan bertindak sebagai agen perekrutan calon anggota legislatif oleh UU No. 10 Tahun 2008. Tentunya semua lapisan masyarakat menghendaki fugsi rekrutmen caleg ini dilaksanakan sebaik-baiknya, tetapi dalam kenyataannya banyak penilaian yang berkembang dalam masyarakat, entah yang didasari fakta atau asumtif belaka, yang menyebutkan bahwa rekrutmen caleg oleh partai politik cenderung tertutup, asal-asalan, dan tidak memperhatikan aspek kualitas, kapabilitas, dan integritas calon. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan rekrutmen caleg DPRD Provinsi oleh Partai Politik pada Pemilu 2009. Adapun partai politik yang dijadikan objek penelitian adalah Partai Golkar dan Hanura dengan pertimbangan keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Partai Golkar adalah partai lama yang sudah boleh dikatakan mapan, sedangkan Partai Hanura adalah partai baru yang belum teruji dalam pemilu. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa temuan yaitu: (1) Partai Golkar melakukan rekrutmen caleg hanya terbatas terhadap internal partai, sedangkan partai Hanura membuka pendaftaran seluas-luasnya kepada internal maupun eksternal partai. Hal ini disebabkan kondisi internal partai yang jauh berbeda. Walaupun berbeda dari segi sumber rekrutmen, tetapi tampaknya seleksi yang dilakukan oleh Partai Golkar maupun Hanura sama-sama bersifat tertutup, kewenangan sangat dominan ada di tangan pimpinan partai. (2) Kriteria yang ditetapkan oleh Partai Golkar maupun Partai Hanura terdiri dari dua macam, yaitu kriteria umum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, dan kriteria khusus yag dibuat oleh internal partai masing-masing. Kriteria khusus ini berbeda antara Partai Golkar dengan Partai Hanura. (3) Selama pelaksanaan proses rekrutmen caleg DPD Partai Golkar dan Hanura umumnya menemui kendala dalam hal persyaratan administrasi dan kesulitan memenuhi kuota 30% perempuan yang telah diamanatkan oleh undang-undang.