RESPON PARTAI POLITIK TERHADAPPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU V/2007TENTANG CALON PERSEORANGAN DALAM PILKADA : Studi Kasus Terhadap Partai Golkar dan PDIP Provinsi Jawa Barat - Aas Astuti Hakim, - (2008)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 05/PUU V/2007 yang telah mensyahkan penyertaan calon independen dalam pilkada ditanggapi sumir oleh sebagian elite parpol.Seperti halnya reaksi yang ditunjukan Partai Golkar dan PDIP yang bersikap proaktif terhadap putusan tersebut, namun kedua partai tersebut sepakat mengusulkan calon independen diberikan syarat yang sama dengan parpol.Persyaratan tersebut terkesan mencari celah guna menghambat keputusan MK atas hasil uji materil UU No. 32 Tahun 2004 yang melegalkan calon independen dalam pilkada, sesuai dengan amanat pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Kekecewaan pun berlanjut karena Pilkada Jawa Barat yang telah digelar pada April 2008 tidak diikuti calon independen dengan alasan belum terbitnya revisi UU No. 32 Tahun 2004 pada saat itu. Penelitian ini menjawab "Bagaimana sebenarnya respon Partai Golkar dan PDIP terhadap putusan MK No. 05/PUU V/2007 yang telah meloloskan calon independen dalam Pilkada?" Khususnya tanggapan kognitif aktifis partai Golkar dan PDIP tentang putusan MK tersebut, serta bagaimana implementasi putusan MK tersebut dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur dan studi dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini adalah aktifis partai Golkar dan PDIP yang telah aktif di partai sekurang-kurangnya selama dua periode pemilihan umum. Teknik pengolahan data dilakukan melalui display data, reduksi data dan verifikasi data. Dari hasil penelitian terungkap fakta bahwa 1) aktifis partai Golkar dan PDIP memberikan respon positif terhadap Putusan MK Nomor 05/PUU V/2007, secara substansional putusan tersebut patut dihargai secara legal, keikutsertaan calon independen memang seyogyanya dibuka lebar meskipun secara institusional keberadaan calon independen dipandang sangat liberal 2) tertutupnya peluang bagi calon independen dalam pilkada Jawa Barat seyogyanya tidak dicurigai sebagai penjegalan secara sistem.Diperlukan ikhtiar yang cerdas untuk menuangkan aturan calon independen dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004, karena Penentuan kriteria merupakan aturan main guna memelihara dan menjaga nilai-nilai demokrasi demi kemaslahatan bersama dan penegakan kedaulatan rakyat. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1) Partai politik harus melakukan pelayanan terbaik kepada konstituennya yang notabene adalah rakyat.Ego serta eksklusivme komunitas partai sudah saatnya dibaurkan pada kepentingan rakyat 2) Masyarakat harus secara aktif terlibat proses penjaringan bakal calon kepala daerah yang sedang dan akan dilakukan oleh partai politik ataupun calon independen. Sebab di sinilah semua penyakit yang akan merontokkan cita-cita demokrasi secara lokal itu terjadi.