FENOMENA MASCULINE DEFAULT DALAM PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA KORPS HMI-WATI (KOHATI) CABANG BANDUNG - ALIFIYAH PUTERI AS-S (2023)
Indonesia telah selesai melaksanakan presidensi W20 berbentuk engagement group yang bertujuan untuk mendorong isu pemberdayaan perempuan. Hal ini dilatarbelakangi oleh data yang disebutkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bahwa angka Gender Gap di Indonesia berada pada peringkat 92 dari 146 negara dan mengindikasikan terdapat kesenjangan hidup antara perempuan dan laki-laki. Mengacu pada permasalahan yang terjadi di lapangan, terdapat sebuah fenomena yang dinamakan masculine default. Masculine default berangkat dari budaya peran gender yang membuat laki-laki dan perempuan ter-intersectional. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji lebih dalam mengenai fenomena Masculine default dalam kesiapan KOHATI mengenai keterlibatan dalam partisipasi politik, apakah kesiapan tersebut dilatarbelakangi oleh langgengnya paham patriarki sehingga menyurutkan semangat anggota untuk berpartisipasi dalam sektor politik mengingat banyaknya upaya yang dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologi untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatan dan metode ini digunakan oleh peneliti untuk dapat melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi guna memperoleh data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan ke absahannya. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa fenomena Masculine default dirasakan oleh internal KOHATI ketika berinteraksi dengan HMI melalui budaya kerja yang diterapkan oleh HMI, sedangkan upaya yang dilakukan menunjukkan bentuk komitmen KOHATI terhadap pelaksanaan kesetaraan gender. Hal ini ditemukan karena dalam berjalannya organisasi, KOHATI memiliki sistem ex-officio yang menempatkan KOHATI dalam dua sisi yang berbeda, yakni internal dan eksternal. Hal ini membuka kesempatan akan intervensi dari HMI Cabang Bandung dalam beberapa konteks seperti agenda kerja, kebijakan, dan norma yang perlu diadaptasikan oleh KOHATI Cabang Bandung. Indonesia has completed its presidency of the W20, an engagement group aimed at promoting women's empowerment. This initiative was motivated by data provided by the Minister of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA), which indicated that Indonesia ranks 92nd out of 146 countries in the Gender Gap Index, highlighting a significant gender disparity in the country. Referring to issues observed in the field, there is a phenomenon known as "masculine default." Masculine default stems from cultural gender roles that intersect and affect both men and women. This research is essential to delve deeper into the phenomenon of masculine default in the readiness of KOHATI regarding involvement in political participation, and whether this readiness is influenced by the persistence of patriarchal beliefs that discourage members from participating in the political sector despitenumerous efforts made. In this research, a qualitative approach and phenomenological method are employed to address the research questions. The researcher uses these approaches and methods to conduct observations, interviews, and documentation in order to obtain empirically substantiated data. The results of this research indicate that the phenomenon of masculine default is experienced internally by KOHATI when interacting with HMI due to the work culture implemented by HMI. However, the efforts made demonstrate KOHATI's commitment to gender equality. This is found to be the case because within the organization, KOHATI operates under an ex-officio system that places it on both internal and external sides, creating opportunities for intervention by HMI Branch Bandung in various contexts such as work agendas, policies, and norms that need to be adapted by KOHATI Branch Bandung.