ANALISIS IMPLEMENTASI PROSEDUR DAN KOORDINASI IZIN USAHA HOTEL DI KOTA BANDUNG

• Main Author: ANDRIAN, Geraldus (Author)
• Format: Book
• Published: 2012-08-30.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/10704/1/s_mrl_0808436_table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/10704/2/s_mrl_0808436_chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/10704/3/s_mrl_0808436_chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/10704/4/s_mrl_0808436_chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/10704/5/s_mrl_0808436_chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/10704/6/s_mrl_0808436_chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/10704/7/s_mrl_0808436_bibliography.pdf
• Keywords: LC Special aspects of education

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan perkembangan ekonomi yang sangat baik, hal ini didukung dengan kemajuan dan perkembangan di bidang pariwisata. Salah satu kegiatan usaha yang diminati oleh para pelaku usaha di Kota Bandung adalah kegiatan usaha akomodasi hotel dengan berbagai jenis fasilitas. Usaha ini selain memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandung. Dalam mendirikan sebuah usaha hotel setiap pelaku usaha wajib memiliki beberapa jenis perizinan sebagai syarat mendirikan usaha akomodasi hotel yang saat ini koordinasi perizinan usaha hotel di Kota Bandung disebut dengan istilah Perizinan satu atap.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif- kualitatif, yaitu penelitian yang lebih mengarah pada pengungkapan masalah atau keadaans ebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Teori-teori yang berkaitan dalam mendukung penulisan diantaranya yaitu, sistem pemerintahan Indonesia, sistem pembangunan kepariwisataan, sosiologi pariwisata, pengantar pariwisata, teori pelayanan publik, teori kebijakan publik, manajemen akomodasi. Wawancara dengan dinas-dinas terkait, pemohon izin dalam hal ini pengelola usaha Hotel, Ahli pariwisata, dan akademisi juga dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat terutama mengenai prosedur dan syarat dalam mendirikan sebuah usaha akomodasi hotel di Kota Bandung, serta bagaimana pelayanan izin pada saat ini yang disebut sebagai istilah pelayanan izin satu atap serta perkembangan hotel di Kota Bandung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam mendirikan usaha akomodasi hotel bagi setiap pelaku usaha, wajib memiliki tiga jenis izin yaitu izin undang-undang gangguan (HO), izin tanda daftar perusahaan (TDP), dan izin usaha kepariwisataan (IUK) yang diperoleh dari pemerintah melalui mekanisme pelayanan izin satu atap, barulah pelaku usaha dapat mendirikan usaha akomodasi hotel di Kota Bandung. Akan tetapi prosedur perizinan yang ada pada saat ini masih dinilai belum berjalan dengan baik, sedangkan koordinasi izin satu atap yang ada dirasakan telah efektif bagi pemohon izin di Kota Bandung.Kata kunci : Implementasi, Prosedur, Izin, Koordinasi Satu Atap, Hotel.