PERANAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN EKSTRAUNIVERSITER SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA DALAM MENUMBUHKAN DAN MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA : Studi Deskriptif terhadap Organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat Universitas Pendidikan Indonesia - Sanusi, Aris Riswandi (2012)
Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang dihadapkan pada rendahnya tingkat partisipasi warga negaranya. Padahal partisipasi merupakan konsep utama yang harus dimiliki warga negara dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan politik sebagai upaya untuk menciptakan warga negara yang mampu berpartisipasi dengan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pendapat Hajer yang menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik, sehingga masyarakat mengerti tentang hak politiknya (Robert Brownhill dan Patricia Smart dalam Elly Hasan Sadeli, dkk, 2009:19). Adapun pendidikan politik tersebut diantaranya diselenggarakan bagi mahasiswa sebagai generasi muda melalui organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI.Penelitian ini didasarkan atas lima rumusan masalah yaitu: 1. Program apa saja yang dilakukan organisasi HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI dalam proses pendidikan politik? 2. Bagaimana kurikulum pengaderan HMI, KAMMI, dan GMNI Komisariat UPI? 3. Bagaimana tindak lanjut pendidikan politik organisasi terhadap alumni? 4. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pendidikan politik? 5. Bagaimana solusi atas hambatan-hambatan dalam proses pendidikan politik? Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan kulalitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif dan bentuk penelitian studi deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur.Peneliti mengungkap bahwa: 1. program-program pendidikan politik yang yang diselenggarakan meliputi diskusi, kajian, analisis sosial, dan musyawarah anggota komisariat. 2. Pendidikan politik ini sangat ditunjang oleh pola pengaderan organisasi yang berkesinambungan seperti PPAB, LK1, DM1. Kemudian ditindaklanjuti dengan TRK, MK, dan pengkaderan tahap berikutnya. 3. Adapun almuni organisasi bukan sasaran dari program pendidikan politik ini, melainkan alumni lebih pada aplikasi hasil pendidikan politik tersebut. 4. Hambatan terletak pada keterbatasan waktu dan kesibukan kader, pendanaan kegiatan organisasi dan kurangnya dukungan dari pihak universitas. 5. Solusi atas hambatan tersebut meliputi penentuan jadwal penyelenggaraan pendidikan politik, wirausaha, dan memperbaiki hubungan dengan pihak universitas.