ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) DALAM MENUNJANG GOOD GOVERNMENT GOVERNACE (GGG) : Survei Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

• Main Author: Widuri, Novia (Author)
• Format: Book
• Published: 2012-10-31.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/10839/1/s_pea_0807154_bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/10839/2/s_pea_0807154_chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/10839/3/s_pea_0807154_chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/10839/4/s_pea_0807154_chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/10839/5/s_pea_0807154_chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/10839/6/s_pea_0807154_chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/10839/7/s_pea_0807154_table_of_content.pdf
• Keywords: L Education (General)

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Kedua mengetahui usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa masih terdapat kelemahan dalam penerapan SIKD. Ketiga mengetahui peran SIKD dalam mewujudkan prinsip Good Government Governance (GGG) yang diantaranya meliputi transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara secara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi berupa rekaman hasil wawancara antara peneliti dengan informan yang diwawancarai. Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Dalam penelitian ini metode purposive sampling diberlakukan pada informan dari berbagi jabatan di Biro Keuangan Sekertaris Daerah pada bagian Akuntansi dan Pelaporan Provinsi Jawa Barat. Teknik pengujian kredibilitas data yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber data dan triangulasi dengan teori.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan SIKD masih terdapat beberapa hambatan yang dimana salah satunya adalah Sumber daya Manusia yang masih kurang memahami dan mengerti memakai aplikasi SIKD. Usaha yang dilakukan oleh Pemprov Jabar pada saat ini adalah dengan melakukan pelatihan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan. Fungsi dari SIKD berkaitan dengan prinsip GGG dimana laporan keuangan dapat disajikan menjadi lebih akuntabilitas, transparan, dipertanggungjwabakan, keadilan, dan dapat dikontrol. Kata Kunci: Sistem Informasi Keuangan Daerah, Good Government Governance