ANALISIS POTENSI FRAUD PADA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DI INSTANSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG :Studi Kasus pada Tahun Anggaran 2019-2021

• Main Author: Annisa Dwi Julianti, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2023-12-06.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/114385/1/S_PEA_1703631_Title.pdf; http://repository.upi.edu/114385/2/S_PEA_1703631_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/114385/3/S_PEA_1703631_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/114385/4/S_PEA_1703631_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/114385/6/S_PEA_1703631_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/114385/5/S_PEA_1703631_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/114385/7/S_PEA_1703631_Appendix.pdf
• Keywords: HF5601 Accounting

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam risiko kecurangan dalam penerapan e-procurement atau LPSE pada instansi sekretariat daerah pemerintahan kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan sampel data purposive sampling. Sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah subbagian pengadaan barang/jasa pada lembaga Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang yaitu UKPBJ dan Unit LPSE dengan waktu penelitian antara tahun 2019-2021. Teknik pengujian kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini ialah potensi terjadinya fraud pada pelaksanaan pengadaan secara elektronik pada instansi tingkat daerah kabupaten Karawang ini ialah bersumber dari masih abu-abunya transparansi yang diterapkan pada bagian ini. Perhitungan HPS dengan keuntungan penyedia yang tidak dibatasi persentasenya berpotensi menimbulkan potensi penggelembungan dana dan mark up. Selain itu, bertemunya calon penyedia dengan panitia pengadaan pada proses anwijzing yang harusnya sesuai peraturan dilakukan dengan sistem saja juga berpotensi menimbulkan celah fraud yakni gratifikasi atau suap. Potensi tersebut masih beresiko timbul karena integritas dan rasa tanggungjawab yang masih kurang dari pihak-pihak yang melakukan pengadaan. Instansi tingkat daerah Kabupaten Karawang termasuk didalamnya instansi sekretariat daerah telah membentengi pelaksanaan pengadaan dengan peraturan dan kode etik yang baik. Upaya peningkatan kompetensi pihak yang melakukan pengadaan juga masih terus dilaksanakan melalui berbagai pembinaan serta penyuluhan. Selain itu, penerapan e-katalog yang nantinya akan menggantikan metode pengadaan yang lainnya juga telah di upayakan. This research aims to find out in depth the risk of fraud in the implementation of e-procurement or LPSE in the Karawang district government regional secretariat agency. This research uses a qualitative method with a purposive sampling data sampling technique. The sample taken in this research was the goods/services procurement subsection at the Karawang Regency Regional Secretariat institution, namely UKPBJ and the LPSE Unit with the research time between 2019-2021. The data credibility testing technique used in this research is source triangulation. Meanwhile, the data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The conclusion of this research is that the potential for fraud to occur in the implementation of electronic procurement at regional level agencies in Karawang district originates from the lack of transparency implemented in this section. HPS calculations with provider profits that are not limited in percentage have the potential to lead to potential fund inflation and mark ups. Apart from that, the meeting between prospective providers and the procurement committee during the anwijzing process, which should be carried out using a system alone, also has the potential to give rise to opportunities for fraud, namely gratuities or bribes. This potential is still at risk of arising due to the lack of competence and sense of responsibility from the parties carrying out the procurement. Karawang Regency regional level agencies, including the regional secretariat agency, have protected procurement implementation with good regulations and codes of ethics. Efforts to increase the competency of those carrying out procurement are also continuing to be carried out through various coaching and counseling. Apart from that, the implementation of e-catalogs which will replace other procurement methods has also been attempted.