TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN PENYELENGGARA SEKOI AH SWASTA DALAM ERA OTONOMIDAERAH : Studi Kasus Terhadap Implementasi PP. No. 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Yayasan PendidikanDasar dan Menengah"YPDM" Pasundan - Riana, Denny (2013)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai pedoman. peraturan pemerintah ini sudah seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat yang berperanserta dalam pendidikan. Untuk mengetahui sejauh mana peraturan pemerintah ini diimplementasikan oleh masyarakat, maka penelitian yang dirujukan kepada masyarakat khususnya yang menyelenggarakan sekolah swasta sebagai salah satu bentuk peranserta masyarakat perlu dilakukan. YPDMPasundan sebuah Yayasan berbadan hukum selaku penyelenggara sekolah swasta dijadikan pilihan lokasi penelitian. Fokus penelitian ini diarahkan pada permasalahan : (1) Bagaimana Peraturan Pemerintah ini diimplementasikan oleh YPDM Pasundan, (2) Bagaimana bentuk kebijakan yang ditetapkan YPDM Pasundan, (3) Apakah implementasi peraturan ini di YPDM Pasundan sesuai dengan peraturan lainnya, (4) Apakah peraturan ini masih relevan dengan era otonomi daerah. Studi ini menggunakan metode naturalistik dimana data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yaitu berapa kata-kata. Untuk membedah permasalahan digunakan pendakatan secara Yuridis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa YPDM Pasundan tidak mengimplementasikan peraturan pemerintah ini secara utuh. Ada beberapa hal yang menjadi alasannya yaitu kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan kuatnya pengaruh politis dari organisasi induknya yaitu Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Hal ini menyebabkan timbulnya penyimpangan dari YPDM Pasundan yang terbukti dalam produk-produk hukum yang dihasilkannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan otonomi daerah, Peraturan Pemerintah ini masih memiliki relevansi yang cukup kuat karena kedua-duanya bernuansakan demokratis dimana masyarakat diberi kebebasan untuk memberikan peransertanya dalam pembangunan sistem pendidikan nasional. Berdasarkan temuan tersebut, untuk melindungi Yayasan penyelenggara sekolah swasta, perlu dibuat sebuah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat dan/atau Kabupaten/Kota tentang Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.