STUDI DESKRIPTIF ASPEK PERMODALAN KOPERASI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DI KABUPATEN SUBANG

• Main Author: Wijayanti, Reni Ika (Author)
• Format: Book
• Published: 2014-08-26.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/12137/1/S_PEK_1001734_Title.pdf; http://repository.upi.edu/12137/2/S_PEK_1001734_Abstract.pdf; http://repository.upi.edu/12137/3/S_PEK_1001734_Table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/12137/4/S_PEK_1001734_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/12137/5/S_PEK_1001734_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/12137/6/S_PEK_1001734_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/12137/7/S_PEK_1001734_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/12137/8/S_PEK_1001734_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/12137/9/S_PEK_1001734_Bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/12137/10/S_PEK_1001734_Apendix.pdf
• Keywords: HB Economic Theory; HC Economic History and Conditions; L Education (General)

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui implementasi UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam aspek permodalan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Subang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Pengolahan data menggunakan statistik deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam aspek permodalan koperasi dan subjek penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), para pengurus KSP, dan anggota KSP yang masih aktif di Kabupaten Subang. Sampel yang diteliti sebanyak 11 KSP, 45 responden pengurus, dan 96 responden anggota dengan menggunakan teknik pengambilan proportionate stratified random sampling. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kesiapan dan pemahaman pengurus KSP mengenai implementasi UU Nomor 17 Tahun 2012 dalam aspek permodalan koperasi di Kabupaten Subang belum begitu baik. Hanya sebagian kecil pengurus yang paham akan UU terbaru tersebut, sisanya sebagian besar anggota dan pengurus KSP belum memahami isi dari perubahan UU perkoperasian tersebut. Selain itu belum adanya persiapan khusus yang dilakukan KSP dalam penerapan UU Nomor 17 Tahun 2012. Dengan adanya perubahan UU ini memunculkan prospek pengembangan koperasi kearah positif dan negatif, serta dalam penerapan UU Nomor 17 Tahun 2012 akan menghadapi kendala dan tantangan yang cukup tinggi. Implikasi dari penelitian ini diharapkan pemerintah agar segera mengambil kebijakan dengan menetapkan secara pasti aturan yang akan digunakan mengenai perkoperasian di Indonesia. Untuk pemerintah daerah agar meningkatkan dukungannya bagi koperasi-koperasi di daerahnya masing-masing. Serta pentingnya pendidikan perkoperasian dilakukan secara rutin untuk pengurus dan anggota, khususnya jika ada perubahan aturan perundang-undangan koperasi seperti ini, agar pemahaman anggota dan pengurus akan lebih baik lagi. Kata Kunci : Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Permodalan, UU Nomor 17 Tahun 2012 This research aims to know generally the implementation of ACT No. 17 of 2012 in the aspect of capital on Credit Unions in Subang. The methods used in this research is a descriptive analysis. Data processing using descriptive statistics. The object in this study was the implementation of ACT No. 17 of 2012 in the capital of cooperatives and the subject of this study is a Credit Unions the caretaker of the Credit Unions and members are still active in Subang District. The sample examined a total of 11 Credit Unions officers respondents, 45 caretakers and 96 respondents members by using the technique of taking of proportionate stratified random sampling. A descriptive analysis of the results showed that readiness and understanding of the caretaker regarding the implementation of ACT No. 17 of 2012 in the aspect of cooperatives in Subang District capital has not been so good. Only a small portion of the new ACT will understand, the rest are mostly members of the caretaker and Credit Unions have not yet to understand the content of the cooperative ACT changes. In addition a special preparation has not been made in the implementation of the Credit Unions ACT No. 17 of 2012. With any changes to this ACT gave rise to the development prospects of cooperation towards the positive and negative, as well as in the implementation of ACT No. 17 of 2012 will face obstacles and challenges which are quite high. The implications of this research are expected to soon take Government policy by setting certain rules that will be used on the cooperative in Indonesia. For the local Government to increase its support for cooperatives in their respective regions. As well as the importance of cooperative education done routinely for officers and members, particularly if there is a change in the rules of the cooperative legislation like this, in order for the understanding of members and officers will be better again. Keywords : Cooperatives, Credit Unions, Capitalization, ACT No. 17 of 2012