STRATEGI PEMBIAYAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA SLTP NEGERI : Studi Kasus Pada Beberapa SLTP Negeri di Kota Bandung - Sobandi, Een (2013)
Hasil studi pendahuluan, menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan khususnya di tingkat SLTP Negeri, masih bertumpu pada dana bantuan pemerintah pusat dengan jumlah yang sangat besar. Bertolak dari kondisi yang dihadapi sekolah dalam rangka penyediaan dana pendidikan, maka diperlukan kemampuan manajerial dalam mengelola pembiayaan melalui stiategi perencanaan anggaran belanja sekolah. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan Bagaimana strategi pembiayaan dan dampaknya terhadap kinerja SLTP Negeri di Kota Bandung". Untuk lebih jelasnya fokus masalah tersebut, dirinci menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut: (l)Bagaimana strategi perencanaan pembiayaan pendidikan di SLTP Negeri Kota Bandung; (2) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pada SLTP Negeri di Kota Bandung; (3) Bagaimana proses pengawasan pembiayaan di SLTP Negei di Kota Bandung; (4) adakah dampak pembiayaan terhadap efektivitas kirer.a sekolah. Secara umu-n, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis fenomena pokok permasalahan. Metode penelitian yang c';gunakan, adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data (eksploratif), observas langsung dan tidak langsung, wawancara, dan pengisian angket. Kesimpulan hasil penelitian : Strategi yang diterapkan sesungguhnya adalah pengelolaan dan penggalian sumber dana partisipasi masyarakat orang tua melalui BP3 selain dana utama (pemerintah) untuk memenuhi kebutuhan pend.Jikan secara minimal. Pemenuhan dari kekurangan anggaran yang diberikan pemerintah melalui DIK dan DBO, ditambah dana masyarakat melalui musyawarah BP3 dilandasi oleh kemampuan ekonomi secara umum orang tua siswa dan hasilnya dijadikan acuan penetapan rencana pembiayaan. Strategi perencanaan pembiayaan pendidikan belum sepenuhnya dapat dilakukan berdasarkan konsep-konsep teoretis secara utuh, mengingat ketentuan yang berlaku. Hal itu terkait dengan kebijakan anggaran pendidikan secara nasional yang disebabkan terbatasnya dana pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ideal. Mekanisme pengeluaran dan pemasukan keuangan sering ditemukan adanya inkonsistensi dilihat dari objek rencana dan pelaksanaan. Ketidak konsistensian disebabkan oleh faktor-faktor, kebutuhan essensial yang mendesak untuk kepentingan pendidikan yang tidak terdapat atau tidak dibenarkan menurut alokasi, tingkat kenaikan harga barang dan jasa di luar perhitungan rencana, dan adanya biaya-biaya di luar alokasi. Konsekuensinya adalah adanya rekayasa administrasi pembukuan dan pertanggungjawaban administrasi. Pengawasan dilaksanakan oleh pihak Irjen Depdiknas dan BPKP yang waktunya dilakukan pada pertengahan atau akhir tahun anggaran. Pengawasan dilaksanakan atas dasar bukti fisik administrasi dan jarang teijadi kepada pengawasan yang bersifat proses dalam mekanisme pengaturan pengeluaran, seperti belanja barang atau jasa dilihat dari kualitas, kuantitas, dan bukti legalitas faktor melalui observasi pasar. Penerimaan dan pengeluaran dana partisipasi orang tua yang dikenal dengan BP 3 selama ini, belum menjadi fokus pengawasan karena dikelola oleh pihak pengurus dan sekolah. Adapun pertanggungjawabannya BP 3 cukup dengan laporan kepada pihak Kantor Dinas Kota dan Propinsi, dan kepada orang tua siswa. Kinerja sekolah dilihat dari peran dan fungsi sekolah, sebagai dampak pembiayaan secara normatif masih bervariasi. Artinya perolehan dana besar, pembiayaan pendidikan terpenuhi, maka kinerja sekolah cenderung baik. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik sekolah seperti usia sekolah, jumlah siswa, lingkungan sekolah, status sosial ekonomi orang tua. Sekolah seperti diklasifikasikan sekolah besar seperti SLTP Negeri 5, dan kategori sedang seperti SLTP Negeri 18. Sedangkan sekolah kecil yang karaktersitiknya cenderung kurang didukung finansial, maka dampak terhadap kinerja sekolah belum mampu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh strategi yang dianut melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan pendidikan seperti sistem seleksi berdasarkan NEM, tidak memperhatikan aspek ke vilayahan, untuk meningkatkan pemerataan masukan yang terstandar, adanya image masyarakat berkenaan dengan sekolah pilihan.