SISTEM PENGAWASAN TERHADAP INVENTARISASI PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BANDUNG

• Main Author: Asrori (Author)
• Format: Book
• Published: 2013-08-29.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/1247/1/T_ADPEN_989788_Title.pdf; http://repository.upi.edu/1247/2/T_ADPEN_989788_Abstract.pdf; http://repository.upi.edu/1247/3/T_ADPEN_989788_Table_Of_Content.pdf; http://repository.upi.edu/1247/4/T_ADPEN_989788_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/1247/5/T_ADPEN_989788_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/1247/6/T_ADPEN_989788_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/1247/7/T_ADPEN_989788_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/1247/8/T_ADPEN_989788_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/1247/9/T_ADPEN_989788_Bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/1247/10/T_ADPEN_989788_Appendix.pdf
• Keywords: Administrasi Pendidikan S-2

Penelitian ini berjudul "Sistem Pengawasan Terhadap Inventarisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung". Usaha pencapaian tujuan pendidikan dilakukan melalui proses pembelajaran yang didukung dengan berbagai fasilitas. Menurut ketentuan, penggunaan fasilitas harus diikuti kegiatan inventarisasi. Kenyataan inventarisasi belum menunjukkan sesuai ketentuan. Kondisi ini menarik diteliti, bagaimana sistem pengawasan selama ini dan sekaligus ingin mengetahui pelaksanaan inventarisasi yang sesungguhnya. Dengan metoda deskriptif, penelitian menggunakan campuran jenis populasi dan sampel. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, kuesioner, dan wawancara. Dianalisis secara kualitatif dengan nrosentase, melalui tahap reduksi, display, dan verifikasi. Keabsahannya menggunakan 'criteria kredibilitas, transferabilitas, dipendabilitas, dan konfirmabilitas. Pengawasan sebagai salah satu fungsi yang mutlak dilakukan oleh unsur pimpinan kependidikan, dengan maksud agar pekerjaan sesuai dengan rencana atau ketentuan. Pengawasan atasan langsung, pengawasan fungsional, dan langkah-langkahnya merupakan sub-sub dalam sistem pengawasan. Ditemukan bahwa sistem pengawasan 56,16% dari 60 responden kategori "sedang" dan pelaksanaan inventarisasi 55,1% dari 100 responden kategori "kurang". Kesimpulannya sistem pengawasan sudah berjalan dan berfungsi, namun pelaksanaannya belum serius yang ditandai masih lemahnya dalam tindakan korektif, kemampuan teknis inventarisasi, lemahnya mentalitas, dan kurang koordinatif. Implikasi sistem pengawasan belum membawa inventarisasi ke arah yang lebih baik, sehingga belum sepenuhnya menunjang proses KBM, belum mengetahui kekayaan daerah secara akurat, serta akuntabilitasnya masih rendah. Untuk menjaga citra kinerja aparat kependidikan, direkomendasikan perlu pembenahan mekanisme kerja berupa model sistem pengawasan, kesungguhan pimpinan, ketegasan tindakan korektif, koordinatif, melengkapi fasilitas, dan pembenahan keahlian teknis aparat pengawasan dalam kependidikan.