KONTROVERSI PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA) DI IRIAN BARAT TAHUN 1969 - Riadhie, Dodhie Mulya (2013)
Latar belakang peneliti tertarik dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat tahun 1969 karena PEPERA sampai sekarang masih menjadi kontroversi dari berbagai pihak.Metode yang digunakan metode historis. Masalah utama dibagi kedalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu (1) Bagaimana kondisi sosial-politik di Irian Barat sebelum diadakannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat tahun 1969 ?; (2) Bagaimana proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat tahun 1969 ?; (3) Bagaimana pro dan kontra dari proses dan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 terjadi ?;. Belanda saat berkuasa di Irian Barat mendirikan Sekolah Polisi dan Pamongprja dengan tujuan untuk menanamkan sikap nasionalisme Papua dan golongan terdidik yang patuh pada Belanda. Akibatnya lahir golongan yang pro Papua dan pro Indonesia. Oleh Belanda, golongan pro Indonesia ini berusaha dimusnahkan. Belanda memberikan janji kemerdekaan kepada Irian Barat dengan membentuk Komite Nasional Papua untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk mendirikan sebuah negara meskipun Irian Barat masih menjadi sengketa dengan Indonesia. Akhirnya, Perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda tahun 1969 disepakati. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah Irian Barat diberikan kebebasan memilih antara merdeka atau tetap berada di wilayah Indonesia. Hasil dari pemilihan tersebut yakni Irian Barat tetap bersatu dengan Indonesia.Kontroversi mengenai proses PEPERA pertama kali dikemukakan oleh golongan pro Papua setelah wilayah ini dikuasai Belanda. Mereka berpendapat bahwa proses PEPERA tidak sah karena tidak dilakukan dengan metode one man one vote melainkan dilakukan dengan metode musyawarah. Selain itu Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) sebagai wakil dari rakyat Irian Barat mendapat intimidasi dari pihak Indonesia sehingga terpaksa memilih bergabung dengan Indonesia. Kelompok ini pun memandang hasil PEPERA yang disahkan pada Sidang Umum PBB adalah tidak sah karena tidak berpihak pada rakyat Irian Barat. Golongan pro Indonesia menganggap proses PEPERA sudah sesuai aturan yang telah disepakati dalam Perjanjian New York 1962. Isi dari Perjanjian New York 1962 sama sekali tidak mencantumkan bahwa PEPERA harus dilaksanakan menggunakan metode one man one vote. Sedangkan ancaman terhadap Dewan Musyawarah PEPERA yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah tidak benar karena proses PEPERA diawasi oleh perwakilan PBB. PEPERA yang telah dilaksanakan menghasilkan bahwa Irian Barat resmi bergabung dengan Indonesia dan telah mendapatkan legitimasi melalui keputusan presiden dan dalam Sidang Umum PBB. Kata kunci: Kontroversi,PEPERA,pro dan kontra, Irian Barat This research studying PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) as the controversial event in resolving of the Dutch-Indo conflict in Irian Barat 1969. History method is the basic research method that usually used for studying the history event. The researcher divided the problem of this journal into three points 1) How is the situation of social and politic in West Irian (Irian Barat) before PEPERA in 1969?; 2) How is the process of PEPERA?; 3) How are the responses (pros-cons) of people of PEPERA? Dutch had established police school and Pamong Praja in West Irian which had purposed to plant ethonationalism in Papua and by developing educated new class who support Dutch colonialism. Dutch government afforded to reduce the new group who supported integration with Indonesia. Dutch government proclaimed the promise of Independence for West Irian by establishing Papua National Committee. The Dutch-Indo conflict ended in the New York treaty in 1969. One of the point of the treaty was West Irian was grated the freedom to choose independence or integrating herself into Indonesia. The result of referendum was West Irian choose to integrate with Indonesia. It became contravention when the process of PEPERA firstly announced by the Pro-Papua group after the area had been defeated by the Dutch. They claimed that the result of PEPERA was not legitimate because it was not taken by the conception of 'one man one vote' The contravention added with the fact when DMP or Dewan Musyawarah PEPERA who had represented Irian Barat for Indonesia had got the intimidation that made them to choose became the part of Indonesia. This group also claimed that the court who had presented by UN was illegitimate because was not adjoined to West Irian people needs. In another side the pro Indonesian group though that the result of PEPERA was legitimate based on New York treaty. The result of PEPERA resulted that West Irian was official became the part of Indonesia and legitimized by the President Decision and the formal court of United Nation (UN). Key Words: Contravention, PEPERA, pros and Cons, and West Irian.