PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENGEMBANGKAN WATAK KEWARGANEGARAAN(CIVIC DISPOSITION)

• Main Author: Melisa, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2014-07-15.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/14954/1/T_PKN_1202056_Title.pdf; http://repository.upi.edu/14954/2/T_PKN_1202056_Abstract.pdf; http://repository.upi.edu/14954/3/T_PKN_1202056_Table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/14954/4/T_PKN_1202056_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/14954/5/T_PKN_1202056_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/14954/6/T_PKN_1202056_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/14954/7/T_PKN_1202056_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/14954/8/T_PKN_1202056_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/14954/9/T_PKN_1202056_Bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/14954/10/T_PKN_1202056_Appendix.pdf
• Keywords: K Law (General); KZ Law of Nations

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin Bandung merupakan Lapas khusus yang ditunjuk untuk membina Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Narapidana tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi. Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi tetap harus dilakukan oleh pemerintah walaupun narapidana tindak pidana korupsi telah merugikan negara. Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Dikarenakan sifatnya yang luar biasa tersebutlah sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah bentuk dan materi program yang di arahkan untuk pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (Civic Disposition) di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung? (2) Bagaimana efektivitas model pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (Civic Disposition) di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung? (3) Bagaimana komitmen dan kebijakan pemerintah dalam pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung? (4) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan para narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (Civic Disposition) di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung? (5) Bagaimakah upaya Lapas Klas I Sukamiskin Bandung dalam mengatasi Hambatan pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus pendekatan penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Subjek Penelitian yang dipakai adalah Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan petugas pembinaan sebagai responden. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menghasilkan temuan bahwa: (1) Bentuk dan materi program yang di arahkan untuk pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (Civic Disposition) di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung secara umum perencanaan pelaksanaan program pembinaan terhadap para Narapidana telah direncanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomr 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun masih bersifat homogen dan berlaku umum bagi seluruh Narapidana. (2) Efektifitas pembinaan berupa perubahan perilaku, sikap dan kepribadian akan dikembalikan lagi kepada Narapidana itu sendiri. (3) Komitmen Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi antara lain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi. (4) Hambatan dalam proses pembinaan lebih banyak berasal dari diri Narapidana itu sendiri, sedangkan faktor dari luar antara lain sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran yang kurang memadai. (5) Upaya Lapas Klas I Sukamiskin Bandung dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan adalah telah diupayakan jalan keluarnya dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari luar. Kata Kunci: Narapidana, Korupsi, Lembaga Pemasyarakatan, Civic Disposition ABSTRACT MELISA (1202056) THE FOUNDING OF CORRUPTION CONVICTS TO DEVELOP CIVIC DISPOSITION (A Case Study in The 1st Class Penitentiary Prison of Sukamiskin Bandung) Sukamiskin is the first penitentiary prison in Bandung which specialised in handling corruption convicts. The corruption convicts usually have high education level. The founding of corruption convicts is still be done by government eventhough their crimes caused nation loss. Government needs special efforts to handle and eredicate this unusual trait. There are several problems that will be discussed in this research: (1) What kind of form and materials are directed in fostering civic disposition in The 1st Penitentiary Prison of Sukamiskin Bandung? (2) How effective coaching model committed against the corruption convicts in fostering civic disposition? (3) What are government's commitment and policy in fostering the corruption convicts in The 1st Penitentiary Prison of Sukamiskin Bandung? (4) What factors do obstruct the process of fostering corruption convicts in developing civic disposition? (5) What are the efforts of The 1st Class Penitentiary of Sukamiskin Bandung in handling the obstacles of fostering the corruption convicts? This research applied case study approach to qualitative research as a method. It took place in The 1st Class Penitentiary of Sukamiskin Bandung. The methods in collecting data were observation, interview, documentation and literature study. The subject of this reserach were the corruption convicts and officers as respondents. The findings and discussions of this research showed that: (1) Form and materials that was directed in fostering corruption convicts to develop civic disposition in The 1st Class Penitentiary of Sukamiskin Bandung were already accordance with law No. 12 of 1995 about Correctional, but the it is still homogeneous and generally aplicable for all the convicts. (2) The effectiveness of fostering could be seen in the alteration of behaviour, attitude and character but all those alterations depended on the convicts themselves. (3) Government had commitment in commiting many efforts to handle corruption, one of the efforts was making regulation about the eredication of corruption. (4) Many obstacles in the process of fostering derived from the convicts themselves and some external factors such; facilities and infrastructure, quality and quantity of fostering officers and also the lack of budget. (5) The effort of The 1st Class Penitentiary of Sukamiskin Bandung in facing the obstacles was establishing cooperations with some related parties. Keyword : Convicts, Corruption, Penitentiary, Civic Disposition