IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM MEMBENTUK KESADARAN BERDEMOKRASI PESERTA DIDIK : Studi Deskriptif di SMPN 34 Kota Bandung - Jennia, Ghina (2014)
Penelitian dilatarbelakangi pelajar SMP mengikuti penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang kurang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru PKn untuk mengarahkan kepada peserta didik agar menyampaikan pendapat di muka umum sesuai aturan yaitu Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, penerapan Unndang-undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di lingkungan sekolah beserta apabila ada pelanggaran dan bentuk sanksinya, peran sekolah dalam memberikan sarana untuk peserta didik menyampaikan pendapat di lingkungan sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti langsung bertindak sebagai instrumen yang turun langsung ke lapangan serta untuk melengkapi hasil pengamatan, data-data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, catatan lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian bahwa peran guru PKn dalam memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat terbukti dalam pelaksanaan model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu debat, diskusi, Tanya jawab dan persentasi. Penerapan Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak diterapkan di lingkungan sekolah secara tertulis, tetapi dari segi isi tersirat dalam peraturan sekolah. Peran sekolah dalam memberikan kebebasan menyampaikan pendapat kepada peserta didiknya dalam membentuk kesadaran demokrasi telihatdengan kegiatan pemilihan ketua OSIS seperti pemilu presiden. Dengan kegiatan ini sekolah bisa dikatakan sebagai laboratorium demokrasi dan mengajarkan demokrasi bukan hanya dalam materi pelajaran tetapi di lapangan. Jenis pelanggaran peserta didik terhadap Undang-undang No 9 Tahun 1998 masih terbilang bukan pelanggaran berat, Sekolah memberikan sanksi berupa teguran. Berbagai macam sarana yang diberikan sekolah untuk peserta didik bebas menyampaikan pendapatnya. Di dalam kelas contohnya kegiatan belajar mengajar. Sedangkan di luar kelas, kegiatan ekstrakulikuler. Kegiatan ekstrakulikuler secara lisan mengajarkan kepada peserta didik untuk berani menyampaikan pendapat di dalam rapat, musyawarah, berorganisasni dan lainnya. Sedangkan secara tulisan, sekolah memberikan saranayaitumading dan majalah sekolah. Beberapa rekomendasi untuk keberlangsungan kegiatan sadar demokrasi peneliti ajukan kepada para pihak yang berkepentingan. The research is motivated junior high school students following the submission of public opinion in a way that is not good. The purpose of this study was to determine the role of Civics teacher to direct the learners to express opinions in public according to the rules namely Law No. 9 of 1998 on freedom of expression in public, Undang implementation of Law No. 9 of 1998 on freedom of expression in public schools in the neighborhood as well if there is a violation and the sanction form, the role of schools in providing a means of expression for students in the school environment. The study used a qualitative approach with descriptive methods. Researchers directly act as an instrument to go straight to the field as well as to complement the observations, the data obtained through interview, observation, field notes and documentation studies. The results of the research that the teacher's role in facilitating learners Civics for expression evident in the implementation of the learning model in teaching and learning activities, ie debate, discussion, questions and answers and percentage. Implementation of Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public is not applied in the school environment in writing, but in terms of content is implied in the school rules. The role of schools in providing freedom of expression to the student participants in shaping democracy see with awareness activities such as student council president election presidential election. With this activity can be regarded as a laboratory school and teach democracy democracy not only in subject matter but in the field. Types of learners violation of the Act No. 9 of 1998 is relatively not a capital offense, School sanctioned reprimand. Various kinds of facilities provided by the school for the students freely express their opinions. In the example class teaching and learning activities. Meanwhile, outside the classroom, extracurricular activities. Orally extracurricular activities teach students to dare to express opinions in meetings, meetings, and other berorganisasni. While the writing, and the school gave sarana yaitu mading school magazine. Some recommendations for the continuity of conscious democracy researchers propose to the parties concerned.