PERANAN PEREMPUAN DALAM POLITIK NASIONAL JEPANG TAHUN 1980-2000

• Main Author: Mulyana, Budi (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-02-25.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/16832/1/S_SEJ_1006560_Title.pdf; http://repository.upi.edu/16832/6/S_SEJ_1006560_Table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/16832/2/S_SEJ_1006560_Abstract.pdf; http://repository.upi.edu/16832/3/S_SEJ_1006560_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/16832/4/S_SEJ_1006560_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/16832/5/S_SEJ_1006560_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/16832/7/S_SEJ_1006560_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/16832/8/S_SEJ_1006560_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/16832/4/S_SEJ_1006560_Bibliography.pdf
• Keywords: DS Asia; L Education (General)

Masalah utama yang diangakat dalam skripsi ini adalah "Bagaimana Peranan Perempuan dalam Politik Nasional Jepang Tahun 1980-2000". Dari masalah utama tersebut dibagi menjadi empat pertanyaan penelitian, yaitu (1) Bagaimana kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat Jepang sebelum tahun 1980, (2) Bagaimana faktor pendukung keterlibatan perempuan dalam politik nasional Jepang tahun 1980-1986, (3) Bagaimana peranan yang dilakukan perempuan dalam politik Jepang 1987-2000, (4) Bagaimana dampak keterlibatan perempuan dalam politik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang. Untuk mempermudah langkah-langkah penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metode historis. Peneliti juga menggunakan konsep Ie, teori gender dan teori Feminisme Liberal. Berdasarkan kajian penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa Sebelum Perang Dunia II di Jepang terjadi diskriminasi dan perbedaan gender yang kuat antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan dan juga dalam kesempatan menerima pendidikan. Kekalahan Jepang dari Sekutu dalam Perang Dunia II membuat Amerika Serikat menduduki Jepang dan menyusun sistem politik dan pemerintahan yang baru bagi Jepang bahkan membuatkan Konstitusi Jepang pada 1947. Kedudukan perempuan dalam konsep Ie sering dianggap hanya sebagai alat untuk meneruskan keturunan pewaris selanjutnya. Namun selanjutnya dibuat Undang-undang yang mengatur persamaan hak dan kedudukan perempuan. Perdebatan terjadi karena adanya faktor kultural dan struktural. Kedudukan perempuan yang demikian, dengan pandangan yang meletakkan perempuan untuk terus-menerus tersubordinasi dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik ternyata tidak dapat dipertahankan lagi. Sedikit demi sedikit, bermula dari dunia barat, perempuan dapat menaikkan posisi dari subordinasinya di berbagai bidang, termasuk politik. masyarakat mulai menyadari bahwa baik di Barat maupun di Timur, perempuan dapat terjun dan terlibat dalam politik asalkan diberi kesempatan. Pada periode 1980-2000, indikasi munculnya keinginan perempuan untuk aktif dalam politik memang terlihat dan hal ini sudah menjadi permulaan yang baik untuk mengubah cara pandang tradisional yang berpihak kepada kaum laki-laki.