ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERHUTANI AKIBAT PENGAMBILAN LAHAN KEHUTANAN: Studi Kasus Di Kampung Sukawana Desa Karyawangi Parongpong Bandung Barat
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya pemukiman penduduk di lahan hutan lindung. Masalah tersebut menjadi tantangan bagi semua pihak baik masyarakat, Perhutani, pemerintah daerah serta pihak lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana gambaran konflik antara masyara...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2015-02-23.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya pemukiman penduduk di lahan hutan lindung. Masalah tersebut menjadi tantangan bagi semua pihak baik masyarakat, Perhutani, pemerintah daerah serta pihak lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana gambaran konflik antara masyarakat yang menempati lahan hutan lindung dengan Perhutani di Kampung Sukawana Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran konflik antara masyarakat yang menempati lahan hutan lindung dengan Perhutani di Kampung Sukawana Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pendekatan dan metode ini digunakan untuk memahami fenomena sosial tentang konflik antara masyarakat dengan Perhutani akibat alih fungsi lahan melalui gambaran menyeluruh. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian ini adalah: (1) Masyarakat pendatang di RW 13 Kampung Sukawana menempati lahan hutan lindung dari tahun 1962. Faktor utama masyarakat tersebut menempati lahan hutan lindung karena keterbatasan ekonomi dan adanya pembiaran dari pihak-pihak tertentu. (2) Konflik ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan dari lahan hutan lindung menjadi lahan pemukiman, warga masyarakat semakin bertambah banyak, terdapat rumah semi permanen bahkan permanen, dan terdapat pula warung serta kandang hewan ternak. Sementara dari Perhutani menginginkan lahan hutan lindung bebas dari pemukiman. (3) Upaya penyelesaian konflik dalam penelitian ini belum tuntas, karena pemerintah daerah tidak mempunyai lahan untuk merelokasi pemukiman masyarakat. Adapun solusi sementara yakni pelarangan penambahan pemukiman warga di lahan hutan lindung. This research is motivated by the increasing settlements in protected forest land. The problem was become a challenge for all, both public, Perhutani, local government and the other parties. Formulation of the problem in this research is how to describe the conflict between communities who occupy the protected forest land and Perhutani in Sukawana village at Parongpong district of west Bandung regency. This research aims to understand the conflict between communities who occupy the protected forest land and Perhutani in Sukawana village at Parongpong district of west Bandung regency. This research used a qualitative approach with case study method. The approach and method used to understand the social phenomenon of conflict between communities and Perhutani resulting from the land conversion through the overall description. Data collection techniques and information by interviews, observation and documentation study. The findings of this research are: 1. The migrant community in RW 13 Sukawana village occupied protected forest land since 1962. The main factor that causes people to occupy a land area of protected forest do to economic constrains and the omission by certain parties. 2. This conflict do to the transformation of protected forest land into residential land, number of citizen more and more, there are semi-permanent houses even permanent houses, in addition there are many small shops and livestock enclosures. Mainwhile, Perhutani want protected forest land free from settlements. 3. Conflict resolution in this research has not been completed, because the local government does not have the land to relocate human settlements. Solution while there is banning the addition of residential development in protected forest land. |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upi.edu/17258/3/S_SOS_1102345_Title.pdf http://repository.upi.edu/17258/3/S_SOS_1102345_Abstract.pdf http://repository.upi.edu/17258/2/S_SOS_1102345_Table_of_content.pdf http://repository.upi.edu/17258/7/S_SOS_1102345_Chapter1.pdf http://repository.upi.edu/17258/2/S_SOS_1102345_Chapter2.pdf http://repository.upi.edu/17258/1/S_SOS_1102345_Chapter3.pdf http://repository.upi.edu/17258/1/S_SOS_1102345_Chapter4.pdf http://repository.upi.edu/17258/2/S_SOS_1102345_Chapter5.pdf http://repository.upi.edu/17258/6/S_SOS_1102345_Bibliography.pdf http://repository.upi.edu/17258/4/S_SOS_1102345_Appendix1.pdf http://repository.upi.edu/17258/5/S_SOS_1102345_Appendix2.pdf http://repository.upi.edu/17258/5/S_SOS_1102345_Appendix3.pdf |