PERSEPSI SOSIOLOGIS PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011: Studi Kasus PKL di Kawasan Pusat Perbelanjaan Pasar Baru, Kota Bandung - Sutiawan, Iran (2015)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Peraturan Daerah kota Bandung nomor 04 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya diberlakukan, kondisi faktual di lapangan masih ada PKL yang berjualan di lokasi zona merah, terutama Jl. Otto Iskandardinatta kawasan pusat perbelanjaan Pasar Baru, kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan, memperoleh gambaran mengenai kondisi penataan dan pembinaan PKL, mendeskripsikan aktivitas PKL sebelum dan sesudah penertiban serta proses pembinaannya, mengidentifikasi pendapat dan keinginan PKL terhadap implementasi kebijakan, mengungkapkan faktor-faktor kesulitan dalam implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Temuan yang diperoleh peneliti adalah implementasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Satuan Tugas Khusus yang bertugas mensosialisasikan peraturan daerah dengan memanfaatkan media massa seperti media cetak, media elektronik, dan internet serta melakukan sosialisasi kepada intansi pemerintah, intansi pendidikan dan kepada setiap Koordinator PKL. Adapun kondisi penataan dan pembinaan PKL di Jl. Otto Iskandardinatta belum secara utuh diterapkan, dalam proses penataannnya menggunakan pendekatan persuasif dan menghindari adanya kontak fisik seperti penggusuran. Kondisi aktifitas PKL Jl. Otto Iskandardinatta masih leluasa berjualan dan menempati trotoar, lahan drainase dan bahu jalan dengan menggunakan sarana berjualan seperti gerobak, tenda, meja, rak, lesehan, gelaran. Sedangan langkah yang diinginkan oleh PKL dalam penerapan kebijakan pemerintah adalah melakukan penataan trotoar tempat mereka berjualan. Dengan mempertimbangkan lahan trotoar tempat mereka berjualan memiliki ukuran yang bisa dimanfaatkan menjadi dua fungsi yaitu untuk berjualan dan pejalan kaki. Keinginan selanjutnya dari PKL adalah menyiapkan tempat relokasi yang jaraknya tidak jauh dari pusat perbelanjaan Pasar Baru, serta diberikan kemudahan akses untuk permodalan. Adapun yang menjadi faktor hambatan internal yaitu, kurangnya lahan yang tersedia untuk relokasi PKL. Kemudian faktor eksternal diantaranya adanya oknum masyarakat yang merusak fasilitas sosialisasi kebijakan pemerintah dan pelaku PKL yang melanggar aturan sering bermain "kucing-kucingan" dengan petugas Satpol PP dilapangan. This reseacrh was based on the implementation of street vendor (PKL) policy No. 04, 2011 on street vendor regulation and development. The implementation of the regulation has not been applied completely. The factual condition in the field showed that there were still street vendors who treaded in the red-zone location, especially in tread centre area, Otto Iskandardinatta street, Pasar Baru, Bandung city. The present research aimed to describe the process of policy implementation, acquire the description pertaining the street vendor regulation and development, describe the street vendor activities before and after they were relocated and developed. In addition, it also aimed to indentify the street vendor opinions and expectations regarding the implementation of the regulation; and to reveal the factors of its complexity in implementing the regulation. This resarch applied descriptive-qualitative method approach. Furthermore, the data collection technique in this reasearch was through interview, observation, and documentary study. The finding showed that the regulation was formed by special unit (Satuan Tugas Khusus) who as in charge tp socialize the regional government regulation by using mass media, such as printed media, electronic media, and internet. Moreover, this unit was also assigned to socialize to the government institution, educational institution, and the street vendor koordinator. On the other hand, regarding the regulation and the development of the street vendors in Otto Iskandardinatta street, in fact, it has not been implemented completely, in terms of the process of implementing the regulation by using persuasive approach and avoiding physical contact as in relocation. The activity condition of the street vendors in Otto Iskandardinatta showed that they still used the sidewalking space to tread, drainase area and side of the street by standing gerobak, tent, table, shelf, sit around space, and by spreading the to-be-sold goods. However, the expectations of the street vendor regarding the implementation of the regulation were through rearranging the sidewalk area for them to tread. By considering the area of the sidewalk area, they would function the area for selling and as a space for the walkers. Another expectation of the street vendors was the proper relocational area which was not really far from the tread centre, Pasar Baru, and they were given the eisier access for the financial capital. Specifically, the internal obstacle was the lack of the relocational area for the street vendors. Then, the external factor was the existance of the some people in purpose in ruining the public facilities for secialization and the subject of the street vendors who broke the rules and played with "kucing-kucingan" Satpol PP official in the field.