HUBUNGAN TENTANG KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DALAM MEMENUHI HAK KONSUMEN DI KOTA BOGOR :STUDI DESKRIPTIF TENTANG KEPATUHAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 - Sukamto, Amanda Putri (2013)
Berdasarkan studi pendahaluan di Kota Bogor kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha diindikasi masih kurang, hal ini sesuai dengan ditemukannya beberapa kasus pelanggaran pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga terhadap hak-hak konsumen. Melihat luasnya masalah, maka penulis membatasi masalah, sebagai berikut (1)Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga dalam memenuhi hak Konsumen sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1999 (2)Apakah alasan pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga mempatuhi Undang-undang No. 8 tahun 1999 dalam memenuhi hak konsumen (3)Upaya apa saja yang perlu dilakukan agar pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga dapat memenuhi hak konsumen sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga di Kota Bogor dalam memenuhi hak konsumen sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode teknik pengumpulan data kuesioner, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 194 pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga di Kota Bogor dengan sampel 12% dari populasi, yaitu 23 pelaku. Setelah dilakukan pendataan, pelaku usaha diberikan angket tentang kesadaran hukum dalam memenuhi hak konsumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga dalam memenuhi hak konsumen sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 sudah cukup tinggi, hal ini ditunjukan dari pengetahuan hukum yang tinggi, sikap hukum yang tinggi, dan prilaku hukum yang cenderung tinggi. Meskipun pemahaman pelaku usaha tentang Undang-undang No.8 Tahun 1999 masih cenderung rendah, tetapi hak-hak tersebut sudah lumrah diketahui oleh pelaku usaha tidak hanya dalam hukum tertulis/undang-undang, tetapi dapat dikatakan hak-hak tersebut merupakan norma yang diyakini pedagang. Kepatuhan hukum pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga dalam memenuhi hampir hak konsumen di Kota Bogor cenderung bersifat heterenomous, karena ditemukan beberapa pelaku usaha yang patuh hukum karena alasan rasa takut (authority oriented), hanya ikut-ikut pelaku usaha lainnya (autonomous),dan didasari oleh kepatuhan sendiri /tahu aturannya (autonomous). Upaya peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor yaitu pelatihan dan pengawasan produk serta perusahaan industri rumah tangga. Kesimpulannya ialah kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga di Kota Bogor dalam memenuhi hak konsumen sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 dapat dikategorikan tinggi dan terdapat hubungan antara kesadaran hukum dengan pemenuhan hak-hak konsumen, hal ini dapat dilihat ketika pelaku usaha memiliki kesadaran hukum Based on studies in Bogor City legal awareness held by businesses indicated are lacking, it is in accordance with the discovery of several cases of violations of food products businesses cottage industries for the rights of consumers. Seeing the extent of the problem, the authors limit the problem, as follows: (1) How does the legal awareness of entrepreneurs household food products industry in meeting consumer rights in accordance with Undang-undang No.8 Tahun 1999 (2) Is the reason food industry entrepreneurs household products compliance Undang-undang No.8 Tahun 1999 to meet the consumer's rights (3) Efforts to what needs to be done so that the food industry entrepreneurs household products can meet consumer rights in accordance with Undang-undang No.8 Tahun 1999.This study aims to determine how much the legal awareness of entrepreneurs household food products industry in the city of Bogor in meeting consumer rights in accordance with Undang-undang No.8 Tahun 1999 on Consumer Protection. This study uses a quantitative approach to the method of data collection techniques questionnaires, observations, interviews, and documentation. The population was 194 entrepreneurs household food products industry in Bogor with 12% of the sample population, ie 23 actors. After data collection, businesses are given a questionnaire on legal awareness in meeting consumer rights. These results indicate that businesses Legal awareness of food products in the domestic industry to meet consumer rights in accordance with Undang-undang No.8 Tahun 1999 is quite high, it is shown that the law of the high knowledge, high legal attitudes, and behavioral law likely to be high. Although the understanding of businesses on Undang-undang No.8 Tahun 1999 is still likely to be low, but those rights are already commonplace known by businesses not only in the written law / legislation, but it can be said that the rights of the norms that are believed to merchants . Legal compliance of food products businesses in the domestic industry to meet consumer rights in nearly Bogor tend to be heterenomous, because found some businesses that obey the law for reasons of fear (authority oriented), only joined in other businesses (autonomous), and compliance based on its own / know the rules (autonomous). Efforts to increase awareness of the law by the Dinas Kesehatan Bogor City products as well as training and supervision of home industry. The conclusion is the legal awareness of food products businesses cottage industries in the city of Bogor in meeting consumer rights in accordance with Undang-undang No.8 Tahun 1999 can be categorized as high and there is a relationship between the fulfillment of the legal awareness of consumer rights, this can be seen when the perpetrator businesses have a high awareness of the fulfillment of the legal rights of consumers is also high.