PERKAWINAN NYENTANA SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM PERSPEKTIF PKN: Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali
Penelitian ini mengkaji tentang peran perkawinan nyentana dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Tujuan penelitian untuk melakukan kajian tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan umat Hindu di Bali, khususnya di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali....
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2015-06-01.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Summary: | Penelitian ini mengkaji tentang peran perkawinan nyentana dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Tujuan penelitian untuk melakukan kajian tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan umat Hindu di Bali, khususnya di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Alasan dilaksanakannya penelitian karena terjadinya ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan di tengah-tengah masyarakat patriarkhi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian terdiri atas kaum feminis, pasangan nyentana, orang tua pasangan nyentana, Bendesa Adat, dan masyarakat etnis Hindu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara umum kaum feminis dan masyarakat menerima keberadaan perkawinan nyentana di tengah-tengah masyarakat patriarkhi; (2) Praktek kesetaraan gender sebagai implikasi dalam perkawinan nyentana dapat dibuktikan dari hampir tidak adanya perbedaan pembagian tugas dan peran antara laki-laki dengan perempuan dalam dikotomi publik dan domestik; (3) Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan nyentana terhadap integrasi masyarakat adalah memiliki dampak positif dalam menjaga integrasi masyarakat khususnya di Desa Kukuh. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu adanya penyebarluasan pemahaman berkenaan dengan perkawinan nyentana dalam rangka mewujudkan kesetaran dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pendidikan formal ataupun non formal; (2) Pemerintah provinsi Bali agar lebih giat lagi dalam melakukan penyuluhan ke masing-masing desa, untuk mensosialisasikan tentang kesetaraan dan keadilan gender; (3) Pendidikan kewarganegaraan sebagai program yang konsen terhadap terjadinya peningkatan kesetaraan kedudukan warganegaranya, perlu kembali digalakkan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat kalangan bawah. This research assessing about the role of nyentana marriage in achieving gender equality and justice. The purposes of this research to conduct a study regarding the protection of the women's rights in Hindus marriage in Bali , especially in Kukuh village, Marga district, Tabanan regency, Bali province. The reasons of the research implementation due to the occurrence of gender disparities between men and women among patriarkhi communities .The research uses a qualitative approach and descriptive methods. Data collection is done by interview techniques , observation , and study documentation. The subject of study consists of the feminist , nyentana couples , nyentana parents' couples , bendesa customary , and the community of Hindus ethnic . Research findings shown that: ( 1 ) Generally the feminist and communities receive the existence of nyentana marriage among patriarkhi communities; (2) The practice of gender equality as the implications in a nyentana marriage can be proved and there is almost no differences in the division of tasks and the role of between men and women in public and domestic dichotomy; (3)the impacts of nyentana marriage on the integration of the community is having a positive impact in keeping the communities integration especially in Kukuh village. The recommendations in this research are: (1) Need of understanding distribution about nyentana marriage in order to create gender equality and justice, conducted through formal or non formal education; (2) The government of Bali province need to be more diligently in counseling to each village , to socialize about gender equality and justice; (3) the citizenship education as a program that concern to increase the occurrence of the equality of its citizens , need to be straighten out to the community , especially for the low class. |
---|---|
Item Description: | http://repository.upi.edu/17622/3/T_PKN_1303053_Title.pdf http://repository.upi.edu/17622/4/T_PKN_1303053_Abstract.pdf http://repository.upi.edu/17622/2/T_PKN_1303053_Table_of_content.pdf http://repository.upi.edu/17622/8/T_PKN_1303053_Chapter1.pdf http://repository.upi.edu/17622/3/T_PKN_1303053_Chapter2.pdf http://repository.upi.edu/17622/3/T_PKN_1303053_Chapter3.pdf http://repository.upi.edu/17622/1/T_PKN_1303053_Chapter4.pdf http://repository.upi.edu/17622/3/T_PKN_1303053_Chapter5.pdf http://repository.upi.edu/17622/7/T_PKN_1303053_Bibliography.pdf http://repository.upi.edu/17622/5/T_PKN_1303053_Appendix1.pdf http://repository.upi.edu/17622/6/T_PKN_1303053_Appendix2.pdf |