Peranan Komite Nasional Pemuda Indonesia Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemuda - Nugraha, Gagah Akbar (2015)
Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan peranan kelompok kepentingan, sebagai salah satu komponen dari sistem politik di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme kaderisasi yang dilakukan oleh DPD KNPI Jawa Barat, program apa saja yang dilaksanakan oleh DPD KNPI Jawa Barat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemuda, apa saja kendala yang dihadapi oleh DPD KNPI Jawa Barat dalam upayanya tersebut, bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Pada penelitian ini menggunakan Grand Theory dari Robert Brownhill dan Patrice Smart mengenai pendidikan politik. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan secara teknis melalui observasi, dan wawancara mendalam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui analisis data dokumenter yang luas. Temuan penelitian ini adalah (1) Mekanisme kaderisasi yang dilakukan oleh DPD KNPI Jawa Barat sepenuhnya diserahkan kepada Organisasi Kepemudaan berdasarkan AD/ART masing-masing dengan tetap berkoordinasi dengan DPD KNPI Jawa Barat. (2) Program yang dilaksanakan oleh DPD KNPI dalam upaya meningkatkan Partisipasi politik pemuda dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu Program rutin, Program mandiri, Program kemitraan, dan Program partisipasi. (3) Kendala yang dihadapi oleh DPD KNPI Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi pemuda yaitu cara pandang pemuda yang kecenderungan apatis, sinis, dan apriori terhadap kegiatan organisasi kepemudaan, kurang terstruktur dan sistematis pembekalan mengenai pendidikan politik kepada masyarakat, dan komunikasi , koordinasi terhadap Organisasi Kepemudaan yang belum terjalin dengan baik. (4) upaya yang dilakukan oleh DPD KNPI Jawa Barat dalam mengatasi kendala tersebut yaitu pemberian pelatihan dan workshop pemahaman nilai-nilai politik kepada pemuda dan anggota secara rutin, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai elemen dan tingkatan dalam rangka mengakomodir potensi yang tersembunyi, mendorong pemerintah dalam memasyarakatkan politik dengan cara pendidikan politik sejak dini. Namun demikian, DPD KNPI Jawa Barat belum mampu dalam memenuhi peran penting seperti yang diharapkan. KNPI berpartisipasi dalam proses kebijakan melalui legislatif namun perananya dalam artikulasi politik, agregasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik telah dilakukan secara independen This study tries to explain the role of an interest group, as one component of the political system in Indonesia. Formulation of the problem in this research is how the mechanism of regeneration, the DPD KNPI West Java, any program implemented by the DPD KNPI West Java in an effort to increase political participation of youth, what are the constraints faced by DPD KNPI West Java in these efforts, how efforts in overcoming these obstacles. This study took place in West Java. The approach of this research is qualitative descriptive study method. Primary data were collected through observation technically, and in-depth interviews with young leaders who stand out: as youth organization committee, the board of DPD KNPI Bandung. Secondary data collection is done through extensive documentary data analysis. The findings of this study were (1) The mechanism of regeneration, the DPD KNPI West Java entirely left to the OKP based AD / ART each with a fixed coordinate with DPD KNPI West Java. (2) Program implemented by DPD KNPI in an effort to increase political participation of youth is divided into 4 (four) parts, namely regular program, independent program, a partnership program, and program participation. (3) Constraints faced by DPD KNPI West Java in enhancing youth participation is the tendency of youth perspective apathetic, cynical, and prejudice against the activities of youth organizations, less structured and systematic debriefing of political education to the community, and communication, coordination of the OKP has not been well established. (4) the efforts made by DPD KNPI West Java in overcoming these obstacles, namely the provision of training and workshops understanding of political values to the youth and members regularly, improve communication and coordination with various elements and levels in order to accommodate the hidden potential, encouraging the government in political socialization by means of political education early on. The results of this study indicate that KNPI West Java has given the role gnifikan as a means of political education in enhancing political participation as proposed by Robert Brownhill and Patricia Smart. However, DPD KNPI West Java has not been able to fulfill an important role as expected. KNPI participate in the policy process through the legislature but its role in the political articulation, aggregation politics, political socialization, political recruitment, and political communication has been done independently.