PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA BANDUNG DALAM UPAYA MEREHABILITASI NARAPIDANA MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK

Negara indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini jelas terdapat di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Unadng Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendpatkan sanksi tegas yang berupa hukuman pidana penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan i...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Wulan P, Dian Nawang (Author)
Format: Book
Published: 2015-05-13.
Subjects:
Online Access:Link Metadata
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000 am a22000003u 4500
001 repoupi_18607
042 |a dc 
100 1 0 |a Wulan P, Dian Nawang  |e author 
245 0 0 |a PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA BANDUNG DALAM UPAYA MEREHABILITASI NARAPIDANA MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK 
260 |c 2015-05-13. 
500 |a http://repository.upi.edu/18607/1/S_PKN_1006224_Title.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/18607/2/S_PKN_1006224_Abstract.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/18607/3/S_PKN_1006224_Chapter1.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/18607/4/S_PKN_1006224_Chapter2.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/18607/5/S_PKN_1006224_Chapter3.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/18607/6/S_PKN_1006224_Chapter4.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/18607/7/S_PKN_1006224_Chapter5.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/18607/8/S_PKN_1006224_Bibliography.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/18607/9/S_PKN_1006224_Appendix1.pdf 
500 |a http://repository.upi.edu/18607/10/S_PKN_1006224_Appendix2.pdf 
520 |a Negara indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini jelas terdapat di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Unadng Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendpatkan sanksi tegas yang berupa hukuman pidana penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir tempat dalam telaku tindak pidana menjalani hukumannya. Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan Wanita klas IIA Bandung dalam merehabilitasi narapidana menjadi warga negara yang baik. Penelitian ini untuk mengkaji tentang rehabilitasi narapidana melalui proses pembinaan aspek yurudis, aspek moral, dan aspek kemandirian, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan dan bagaimana upaya dalam menghadapi kendala-kendala tersebut selama proses pembinaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kulitatif. Metode penelitiannya adalah deskriptif analisis, data yang diperoleh melalui teknik pengamatan, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa : pembinaan aspek yuridis, meliputi : penyuluhan hukum secara global, penyuluhan hukum secara personal, asimilasi, penyuluhan pemilihan umum, hak dan kewajiban narapidana, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Pembinaan aspek moral meliputi : pembinaan PRAMUKA, kesehatan, kunjungan keluarga, kesenian, kursus bahasa inggris, morning meeting, pelatihan positif thingking (motivasi), pembinaan keagamaan, pembelajaran untuk mengikuti program paket kesetaraan. Pembinaan aspek kemandirian, meliputi : Salon, Menjahit, Rajut, Sulam Dan Mute, Daur Ulang Limbah Bungkus Kopi, Pembuatan Bulu Mata Palsu, Pembuatan Kerajinan Aksesoris, Paper Bag dan Membuat Tata Boga. Kendala-kendala yang dihadapi adalah perhatiandari instansi pemerintah lainnya dalam hal memberikan bimbingan yuridis kepada narapidana, tempat dan fasilitas yang kurang memadai dan modal. Upaya petugas dalam menghadapi kendala tersebut adalah adanya kontribusi dari pihak Layanan Bimbingan Hukum (LBH) dan Mahasiswa dalam memberikan konseling hukum kepada narapidana, mengoptimalkan ruang dan fasilitas yang ada untuk membina seluruh narapidana dan keuntungan yang didapat dalam penjualan hasil karya narapidana digunakan sebagai penambahan modal keterampilan Indonesia is a Country of law. This statement is clearly contained in the article 1, paragraph 3 of Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Therefore, any abuses will get a strict imprison punishment. Prison is the last institution where the criminals serve their sentence. The purpose of this study was conducted to examine the role of the Women's Correctional Institution Bandung class IIA in rehabilitating inmates become good citizens. This research is to study about the rehabilitation of prisoners through the coaching process juridical aspect, moral aspect, and independence aspect, as well as knowing how to encounter the obstacles in the process of coaching and how much efforts to face of these constraints during the coaching process by Women Officers of Correctional Institution Class IIA Bandung. This research approach uses qualitative research. The research method is descriptive analysis, the data obtained through observation techniques, observation, and documentation techniques. Based on the results of the study revealed: coaching juridical aspects, including: global legal counseling, personal legal counseling, assimilation, counseling elections, the rights and obligations of prisoners, assimilation and parole. Development of the moral aspects are include: coaching SCOUT, health, family visits, art, English language courses, morning meeting, positive training thinking (motivation), religious guidance, learning the equality program study. Coaching aspect of independence, include: Hair stylist, Sewing, Knitting, Embroidery And Mute, Waste Wrap Coffee Recycling, Making Eye Lashes, Handicraft Accessories, Paper Bag and Catering. The obstacles which occurs is such as the lack attention of other government agencies in terms of providing judicial guidance to narapida, inadequate facilities and capitals. The efforts from officer to overcome these obstacles is by providing the contribution of the Legal Guidance Services (LBH) and Students in providing legal counseling for the prisoners, optimizing space and facilities to foster all prisoners and to have a benefits in the sale of the work of prisoners used as a capital additional resource. 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
690 |a JS Local government Municipal government 
690 |a L Education (General) 
655 7 |a Thesis  |2 local 
655 7 |a NonPeerReviewed  |2 local 
787 0 |n http://repository.upi.edu/18607/ 
787 0 |n http://repository.upi.edu 
856 |u https://repository.upi.edu/18607  |z Link Metadata