Penguatan Nilai Kearifan Lokal sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta) - Rahmawati, Lusiana (2015)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah permasalahan yang muncul dalam praktik pembangunan di Indonesia. Pertama, perjalanan demokrasi yang sudah berjalan belum mampu secara maksimal menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik; Kedua, peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berbasis potensi dan kondisi sosial kultural masyarakat masih minim. Ketiga, tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat seiring terjadinya tarik-menarik antara nilai lokal dan global; Keempat, berpikir global dan berperilaku lokal (think globally, act locally) yang sering digemborkan dalam menjawab tantangan global masih sebatas konsep semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian terletak di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta dan wilayah administratif Kabupaten Purwakarta. Subjek penelitian terdiri dari tiga elemen, meliputi pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan; (1) implementasi pembangunan daerah berbasis nilai kearifan lokal di Kabupaten Purwakarta dilakukan atas dasar kecintaan dan penghargaan terhadap lingkungan dan alam tempat hidup manusia yang dimanifestasikan dalam wujud pembangunan infrastruktur (tata ruang kota) dan suprastruktur (pemberdayaan masyarakat); (2) kekuatan utama pembangunan berbasis nilai kearifan lokal terletak pada prinsip "sauyunan", disertai dengan penerapan konsepsi silih asah, silih asuh, silih asih, serta mengkolaborasikan antara kekuatan pikiran, badan, dan batin (cing caringcing pageuh kancing dan set saringset pageuh iket); (3) Tantangan dalam menempatkan nilai kearifan lokal sebagai basis tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi; perbedaan cara berpikir terhadap orientasi pembangunan, banyaknya anggapan bahwa pembangunan berwawasan lokal merupakan suatu kemunduran demokrasi, kedaerahan, dan cenderung tradisional (kuno), pembangunan kurang mempertimbangkan karakteristik masyarakat religius (muslim) yang ada di Kabupaten Purwakarta, serta kurangnya sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam melaksanakan pembangunan; (4) model pembangunan daerah berbasis kearifan lokal harus mampu mensinergiskan pemerintah, swasta, dan masyarakat yang menempatkan prinsip "sauyunan" sebagai dasar dalam pembangunan daerah. Karena itu, rekomendasi yahng ditawarkan adalah; (1) internalisasi dan pelembagaan prinsip "sauyunan"perlu dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara; (2) Perlu peningkatan kegiatan advokasi dan komunikasi dengan masyarakat dan swasta untuk menumbuhkan komitmen serta kesepahaman mengenai orientasi pembangunan di Kabupaten Purwakarta; (3) Masyarakat hendaknya lebih responsif terhadap setiap program yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Purwakarta.----------This research is motivated by a several problems that arise in practice of development in Indonesia. First, existing democratic journey has not been able to create good governance optimally; Second, the role of government to implementation of development based on social and cultural potential is still minimal. Third, degradation of local wisdom values in the community as attraction between local and global values; Fourth, think globally and act locally is often advocated in responding to global challenges is still a mere concept. This study used a qualitative approach with case study method. Data collected through interviews, observation, and documentation study. Research location in The Office of Purwakarta Government is located at Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta and administrative area of Purwakarta. Research subjects consisted of three elements, including government, academia, and society. The results showed; (1) implementation of regional development based on the value of local wisdom in Purwakarta carried out on the basis of love and respect for the natural environment and place of human life that manifested in the form of infrastructure development (urban planning) and superstructure (empowerment); (2) The main strength of development based on local wisdom value lies in the principle of "sauyunan", accompanied by implementation concept of silih asah, silih asuh, silih asih, and collaborate between the power of mind, body, and inner (cing caringcing pageuh kancing and set saringset pageuh iket); (3) The challenge in putting the local wisdom values as a basic of good governance, include; the differences paradigm of development orientation, many assumption that the local development minded is a setback democracy, regionalism, and traditional (outmoded), the development of less characteristics of religious communities (muslim) in Purwakarta, as well as the lack of government, communities and the private sector synergy in implementing development; (4) model of regional development based on local wisdom to be able to synergize government, private sector, and community that puts the principle of "sauyunan" as a basis for regional development. Therefore, recommendations are offered; (1) internalization and institutionalization the principle of "sauyunan" needs to be done in the social life of nation and state; (2) Increase advocacy and communication with the public and private sectors to foster commitment and understanding of the orientation development in Purwakarta is needed; (3) The community should be responsive to government program are implemented Purwakarta local government.